BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK

BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan hukum publik yang memberikan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia,

BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK
Istimewa
Peluncuran Layanan Masyarakat 175 BPJS Ketenagakerjaan dan Layanan Cepat Tanggap (LCT) berlokasi di Jakarta, Rabu (10/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Desta Leila Kartika

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan hukum publik yang memberikan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia, kini memperkenalkan nomor layanan pelanggan yang dikenal dengan sebutan Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan, sebelumnya pada bulan Oktober 2013, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan layanan Contact Center kepada para peserta, melalui nomor 500910 yang kemudian pada tahun 2017 menjadi Care Contact Center 1500910 terintegrasi dengan layanan media sosial dan email. 

Kini Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK menjadi satu-satunya kanal informasi terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan, menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Indonesia. 

"Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan layanan kepada peserta kami, dengan adanya peralihan dari nomor Contact Center yang lama, layanan pelanggan melalui Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK ini dipastikan akan tetap berjalan normal seperti biasa," tegas Agus, pada tribunjateng.com, Rabu (10/4/2019). 

Adapun peraturan peralihan nomor layanan pelanggan ini berdasarkan Surat Penetapan dari Menkominfo RI Nomor 053/TEL.05.05/2019, tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat.

“Angka 175 adalah angka yang cukup mudah untuk diingat karena hanya terdiri dari 3 digit. Kami berharap dapat terus memberikan layanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan selalu meningkatkan kapasitas layanan agar dapat memenuhi ekspektasi peserta," ungkapnya. 

Selain melakukan transformasi Contact Center, dalam kesempatan yang sama juga diresmikan Layanan Cepat Tanggap (LCT) yang bertujuan untuk melakukan penanganan cepat dan efektif, saat terjadi musibah atau bencana alam yang melibatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuannya adalah agar masyarakat pekerja betul-betul merasakan kehadiran Negara, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, dalam penanganan para korban di Rumah Sakit PLKK dalam menerima perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya.

“Sebagai contoh, saat terjadi musibah kecelakaan KRL di Depok, bencana alam Tsunami di Banten, dan musibah Lion Air, petugas kami secara aktif langsung bergerak. Ada yang menuju lokasi musibah, dan lainnya mencari data kepesertaan para korban yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya. 

Agus menambahkan, dari data pembayaran klaim Februari 2019, nilai total pembayaran klaim sebesar Rp 4,8 triliun yang terdiri dari klaim JKK sebesar Rp 258 miliar, klaim JKM sebesar Rp 136 miliar, klaim JHT sebesar Rp 4,4 triliun dan klaim JP sebesar Rp 20,7 miliar. 

Sedangkan dari sisi kepesertaan jumlah total peserta sebanyak 50,6 Juta dengan jumlah peserta aktif sebanyak 30,5 Juta. 

Di kesempatan yang lain, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri menyampaikan, mengubah nomor menjadi lebih pendek itu penting karena lebih mudah diingat, tapi yang lebih penting adalah kecepatan dalam merespons.

"Layanan ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih. Apalagi kini BPJS TK juga memiliki Layanan Cepat Tanggap karena negara kita juga punya potensi bencana yang besar," kata Hanif. (dta)
 

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved