Hingga April, OPD Kendal Belum Daftarkan Paket Kerja yang Dilelang. Ini Alasannya

Sudah memasuki pertengahan bulan April, belum ada paket barang dan jasa dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten yang terdaftar untuk dilelang

Hingga April, OPD Kendal Belum Daftarkan Paket Kerja yang Dilelang. Ini Alasannya
ISTIMEWA
Pemkab Kendal segera memiliki dua jembatan gantung, yaitu di Tanggul Malang Kecamatan Patebon dan satunya lagi di Desa Rejosari Kecamatan Ngampel. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Sudah memasuki pertengahan bulan April, belum ada paket barang dan jasa dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten yang terdaftar untuk dilelang di Bagian Barang dan Jasa Setda Kendal.

Pendaftaran lelang yang dibuka sejak bulan Maret lalu itu, baru empat berkas paket barang dan jasa milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataraan Ruang (PUPR) yang masuk ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Namun empat berkas itu dikembalikan lagi karena harus dilakukan review dan pembetulan ulang.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kendal, Yanuar Fatoni mengatakan belum adanya paket yang terdaftar dikarenakan para OPD diminta melakukan pembenaran terhadap berkas lelang sebelum didaftarkan ke Bagian Pengadaan Barang dan jasa.

Mayat Wanita Tanpa Busana Mengapung di Pantai Kuta Bali, Kewarganegaraannya Belum Diketahui

Pembenaran berkas lelang itu disesuaikan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

"Peraturan Menteri itu terbit dan diterima pada akhir bulan Maret. Maka dari itu berkas lelang yang datang kembali dilakukan review dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri itu," ujarnya Minggu (14/4/2019).

Secara terpisah, Kepala Dinas PUPR Sugiyono mengatakan sebenarnya pihaknya mentargetkan sebelum tanggal 17 April pihaknya telah mendaftarkan paket pekerjaan di dinasnya yang akan dilelang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

"Kami telah menyusun lebih dari 100 berkas yang akan dilelang dengan target sebelum puasa sudah ada yang telah dikerjakan, namun karena disesuaikan dengan Peraturan menteri tersebut kami harus mereview ulang kembali berkas itu. Namun harapan kami dapat segera didaftarkan dan segera terlelang," katanya.

Diberlakukan peraturan menteri ini, pihaknya berencana mengundang para Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dari tiap OPD lain untuk membahas penyusunan berkas paket lelang yang hendak didaftarkan agar sesuai dengan Peraturan menteri tersebut.

"Kami ditujuk Pemkab sebagai konsultan perencanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh OPD lain. Maka terkait Peraturan Menteri itu, kami berencana mengundang para PPKom untuk mereview kembali dokumen yang telah disusun," pungkasnya. (dap)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved