Bawaslu Kudus Berharap Warga yang Terima ‘Amplop’ untuk Lapor

Olehnya, dia mengharap kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pengawas Pemilu baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan atau desa

Bawaslu Kudus Berharap Warga yang Terima ‘Amplop’ untuk Lapor
Tribunjateng.com/Rifqi Gozali
Kendaraan milik Bawaslu Kudus yang digunakan untuk keliling dan mengampanyekan tolak politk uang 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus mewaspadai adanya politik uang. Oleh sebab itu, warga yang menerima ‘serangan fajar’ diharapkan untuk melaporkannya pada pengawas Pemilu.

Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan, pihaknya akan menindak jika terdapat praktik politik uang.

Olehnya, dia mengharap kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pengawas Pemilu baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan atau desa.

“Imbauan kami bagi masyarakat agar melaporkan ke Bawaslu baik di kabupaten maupun di tingkat desa. Kami dari kabupaten sudah patroli beberapa tempat, saya yakin masyarakata dengan legowo bisa melaporkan kepada kami, agar demokrasi ini tidak dicederai dengan unsur money politic,” kata Minan, Senin (15/4/2019).

Ketika ada praktik politik uang, katanya, pihaknya akan melakukan tindakan dengan melakukan investigasi sekaligus klarifikasi kepada pelaku politik uang. Pasalnya, politik uang yang dilakukan di hari tenang diancam pidana 4 tahun dan denda Rp 48 juta.

“Pada hari tenang ini sesuai dengan di Undang-undang 7 Tahun 2017, setiap peserta kampanye tim kampanye dilarang memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat karena itu ada sanksi pidananya. Diterangkan di pasal 523 Undang-undang 7 Tahun 2017, pada masa tenang sanksi pidananya adalah 4 tahun dan denda Rp 48 juta dan di hari H (pemungutan suara 17 April) ini subjek hukumnya setiap orang dapat dikenai sanksi pidana 1 tahun dan denda 12 juta,” kata dia.

Untuk meminimalisir terjadinya politik uang, katanya, berbagai upaya telah dilakukannya. Salah satu di antaranya yaitu dengan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Kali ini, pihaknya keliling ke seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus. Hal itu untuk menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menolak politik uang.

“Dengan kegiatan ini Bawaslu sudah siap melakukan pengawasan. Terutama di hari tenang agar mengimbau peserta pemilu agar tidak melakukan kegiatan terlarang, misal kampanye, melakukan kegiatan money politic, melakukan kegiatan yang dilarang, misalnya mobilisasi ASN,” katanya.  (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved