Kasus Korupsi Lelang Pengadaan Bibit Tanaman oleh ASN Pemkab Kudus Masih Belum Putus

Kasus dugaan korupsi yang menjerat oknum Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kudus masih berlangsung.

Kasus Korupsi Lelang Pengadaan Bibit Tanaman oleh ASN Pemkab Kudus Masih Belum Putus
TRIBUNJATENG/DENI SETIAWAN
Ilustrasi Berantas Korupsi 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Kasus dugaan korupsi yang menjerat oknum Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kudus masih berlangsung.

Saat ini, yang bersangkutan masih harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Semarang.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kudus, Prabowo Aji Sasmito mengatakan, sampai saat ini kasus yang menjerat ASN yang terakhir bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus masih dalam proses sidang dengan agenda keterangan saksi.

“Kasusnya belum putus. Terkahir sidang (keterangan) saksi, baik dari terdakwa maupun dari penuntut. Kira-kira empat minggu lagi baru sidang penuntutan,” kata Prabowo saat ditemui di kantornya, Senin (15/4/2019).

Jawa Tengah Jadi Provinsi Pertama yang Terapkan Pendidikan Antikorupsi, Pakar Hukum Acungkan Jempol

Diketahui, oknum ASN yang terjerat kasus yaitu Rikho Mahrdika. Dia terakhir menjabat sebagai staf Bina Marga pada Dinas PUPR Kudus.

Namun, kasus yang menjeratnya yaitu ketika dia masih bertugas di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus.

Sebagai ASN, Rikho diduga terlibat dalam lelang pengadaan bibit tanaman yang nilainya mencapai Rp 200 juta.

Dilansir dari berita Tribun Jateng, 20 Februari 2019, Kepala Dinas PUPR, Heru Subiyantoko mengaku tidak tahu terkait kasus yang menjerat anak buahnya.

Sebab, Rikho terbilang pegawai yang baru pindah dari Dinas PKPLH Kudus.

Dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa Rikho Mahardika terdaftar dalam nomor perkara 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

Adapun penuntut umum dalam perkara ini yaitu Sri Heryono.

Di dalam laman tersebut, bahwa terdakwa terjerat pasal 12 huruf i Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,” seperti dikutip di laman SIPP Pengadilan Negeri Semarang. (goz)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved