OPINI Ribut Lupiyanto : Masa Tenang atau Masa Galau?

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 memasuki tahap detik-detik akhir. Mulai tanggal 14 April hingga 16 April sudah masuk masa tenang

OPINI Ribut Lupiyanto :  Masa Tenang atau Masa Galau?
tribunjateng/cetak/bram
Opini ditulis oleh Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) 

Oleh RIBUT LUPIYANTO

Deputi DirekturCenter for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

TRIBUNJATENG.COM -- Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 memasuki tahap detik-detik akhir. Mulai tanggal 14 April hingga 16 April sudah masuk masa tenang. Periode ini sebenarnya justru semakin mendebarkan dan membuat tidak tenang. Kegalauan menyelimuti banyak pihak.

Pemilu 2019 menjadi pertaruhan bagi kualitas demokrasi Indonesia. Jika terselenggara lancar dan lebih berkualitas, maka akan menjadi titik kebangkitan kemajuan bangsa. Sebaliknya jika sama saja atau lebih buruk akan semakin memperpuruk pembangunan bangsa. Tidak bisa tidak, rasa galau menjelang pemilu mesti dihalau. Totalitas upaya, kedewasaan politik, dan sinergisme antarpihak dibutuhkan guna menumbuhkan optimisme berdemokrasi.

Bentuk Kegalauan

Rasa galau menjangkiti dinamika politik nasional. Galau itu akan memuncak dan kompleks menjelang puncak perhelatanPemilu 2019. Hampir semua pihak merasakannya, baik kontestan, penyelenggara, maupun masyarakat.

Pertama adalah kontestan pemilu, baik caleg, capres, cawapres, tim sukses, maupun partai politik (parpol) pengusung.Kontestan selalu diliputi rasa galau terkait potensi kalah, banyak mengeluarkan biaya, takut stres, kurang siap dengan kapasitas, serta bingung bagaimana memenuhi janji politik selama kampanye. Kampanye pemilu juga membutuhkan biaya yang banyak menguras kantong caleg.

Kedua adalah penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Penyelenggara diliputi kegalauan terkait potensi partisipasi rendah, penilaian kinerja, dan proses karut marut. KPU menargetkan partisipasi sebesar 77,5 persen. Jika target ini tidak tercapai, maka penyenggara akan mendapatkan penilaian gagal dari publik.

Ketiga adalah masyarakat umum sebagai subjek demokrasi. Masyarakat dihantui rasa galau jangan-jangan pemilu kotor masih berlangsung, akan terjadi konflik sosial, serta kualitas kepemimpinan hasil pemilu akan mengecewakan.

Martabat dan fatsun politik Indonesia selama ini dinilai rendah dalam berdemokrasi (Nahwi, 2014). Politik tidak bermartabat masih menghantui jalannya demokrasi. Banyak praktik politik kotor yang mesti diwaspadai dan dihindari.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved