Mantan Komisioner Komnas HAM: Jangan Golput untuk Menentukan Masa Depan Indonesia Lebih Baik

Rumah Mediasi Indonesia meminta masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Mantan Komisioner Komnas HAM: Jangan Golput untuk Menentukan Masa Depan Indonesia Lebih Baik
Istimewa
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,7 triliun dari anggaran Negara untuk membiayai pelaksanaan Pemilu tahun ini? Entah baru tahu atau sudah tahu, maka sebaiknya jangan tak memilih atau jadi golput (golongan putih). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rumah Mediasi Indonesia meminta masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, secara serentak untuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden-wakil presiden, pada Rabu (17/4/2019).

Direktur Rumah Mediasi Indonesia, M Ridha Saleh, mengatakan memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.

"Ini diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Karena itu, jangan golput (golongan putih, red) untuk menentukan masa depan negara, Indonesia lebih baik," kata Ridha, dalam keterangan tertulisnya, ‎Selasa (16/4/2019).

Pemilu: Ronaldo Vs Messi

Selain dijamin dalam UUD 1945, dalam Pasal 21 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga menjamin hak memilih dan memilih.

Bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, melalui gelaran Pemilu‎.

"Pasal ini mengandung dua makna eksplisit, bahwa dalam kehidupan pemerintahan setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih, kedua subjek tersebut memiliki posisi yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan," ucapnya.

Mantan komisioner Komnas HAM ini menjelaskan, konsep hak pilih universal merujuk pada hak pilih seluruh penduduk, tanpa memandang harta kekayaan.

Negara pertama yang menerapkan konsep hak pilih universal adalah Perancis pada 1792.

"Hak pilih universal berarti semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan umum. Meskipun hak pilih memiliki dua komponen yang penting, yaitu hak untuk memilih dan kesempatan untuk memilih," urainya.

Selanjutnya, ia menjelaskan lebih lanjut, melalui konsensus politik, negara diberi kewenangan untuk mengatur dan membatasi siapa saja yang di perbolehkan untuk memilih.

Halaman
123
Penulis: yayan isro roziki
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved