Hamdi Muluk Minta Capres Jadi Negarawan dan Jangan Memprovokasi

Semua pihak diminta menunggu keputusan KPU yang mempunyai legitimasi konstitusi.

Hamdi Muluk Minta Capres Jadi Negarawan dan Jangan Memprovokasi
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk meminta agar tidak ada pasangan capres-cawapres yang mengklaim kemenangan Pilpres 2019.

Semua pihak diminta menunggu keputusan KPU yang mempunyai legitimasi konstitusi.

"Etika politik yang baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat adalah keputusan KPU yang sah secara legitimasi konstitusi sebagai hasil akhir pilpres," kata Hamdi Muluk ketika dihubungi, Kamis (18/4/2019), seperti dikutip Antara.

Ia mengingatkan, hasil keputusan KPU masih bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, harus menunggu putusan MK atas hasil pilpres.

"Jika sudah ada putusan MK maka sudah final dan tidak ada lagi upaya hukum lain, maka semua pihak harus menghormati putusan tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan, proses penghitungan KPU dilakukan secara berjenjang mulai dari penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), KPU Kota/Kab, KPU Provinsi dan KPU Pusat.

"Penghitungan oleh KPU ini tidak boleh diganggu, tapi boleh diawasi oleh siapapun stakeholder masyarakat, LSM, kampus dan lainnya," ujarnya.

Mengenai proses quick qount atau hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, Hamdi menilai hitung cepat ini untuk melihat perolehan suara melalui ilmu pengetahuan.

Metode itu bisa dipertanggungjawabkan.

Halaman
12
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved