BPN Sragen Canangkan Pembangunan Zona Integritas, Wakil Bupati : Semua Sektor Harus Bebas Korupsi

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen adakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di kantor BPN, Selasa

BPN Sragen Canangkan Pembangunan Zona Integritas, Wakil Bupati : Semua Sektor Harus Bebas Korupsi
TRIBUN JATENG/ MAHFIRA PUTRI MAULANI
Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas di Kantor BPN, Selasa (23/4/2019) 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen adakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di kantor BPN, Selasa (23/4/2019).

Kepala Badan Pertanahan Nasional Sragen Agus Purnomo mengatakan pemberantasan korupsi merupakan upaya peningkatan kinerja di kantornya.

Dirinya juga mengatakan dalam mewujudkan WBK saat ini masih terdapat berbagai hambatan dalam realisasi.

"Namun kami selalu berupaya BPN Kabupaten Sragen berkomitmen menuju lebih baik, mengingat masih ada beberapa oknum yang melakukan tindakan kurang terpuji," ujarnya.

Dirinya menyampaikan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen guna untuk pembangunan zona integritas menuju WBK mengimplementasikan beberapa komponen pengungkit yaitu manajemen perubahan, perluasan tatalaksana, penguatan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Hal ini diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik dan mampu menciptakan insan Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yang handal dan profesional serta diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang.

"Peranan prinsip pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahannya juga menjadi penting," ujarnya.

Menurutnya setiap pimpinan harus secara terus-menerus meningkatkan mutu kendali pengawasan program yang dilaksanakan dalam menjalankan program reformasi birokrasi guna mencapai optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno mengatakan bebas korupsi harus ditekankan ke seluruh sektor masyarakat.

"Bukan hanya bagi pejabat pelayan masyarakat yang disiplinkan untuk bebas korupsi tapi juga dari masyarakat," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved