Cegah Penyelewengan, Kejari Batang Dampingi Pengelolaan Anggaran Kemenag Batang

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU)

Cegah Penyelewengan, Kejari Batang Dampingi Pengelolaan Anggaran Kemenag Batang
Tribunjateng.com/Dina Indriani
Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala Kemenag, Taufik Rahman dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nova Elida Saragih didampingi Kasi Datun Dista Anggara, Selasa (23/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang siap mengawal pengelolaan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) Batang dalam pendampingan Perkara atau Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Pengawalan dan pendampingan tersebut tak lain untuk mencegah adanya penyelewengan dana.

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU).

Adapun penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala Kemenag, Taufik Rahman dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nova Elida Saragih didampingi Kasi Datun Dista Anggara, Selasa (23/4/2019).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Nova Elida Saragih mengatakan kesepakatan bersama tersebut untuk menciptakan satu kerjasama yang selaras dan saling mendukung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing instansi secara seimbang dan profesional.

Melaui Kesepakatan ini, merupakan komitmen dan dukungan Kejaksaan untuk menciptakan pemerintahan Kabupaten Batang yang bersih dan melayani.

Sehingga dalam menangani semua permasalahan bisa dilakukan dengan cara baik dan bermartabat, baik dalam lapangan hukum perdata maupun tata usaha negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Selain itu, dengan adanya kesepakatan ini diharapkan dapat membentuk dan menciptakan hubungan yang baik dan professional serta berkesinambungan antara dan Kejaksaan dan Kemenag," ujarnya.

Dikatakan Nova, Kemenag merupakan sektor khusus dalam pemerintahan yang menangani masalah agama yang langsung melayani dan bersentuhan dengan publik atau masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya tidak menutup kemungkinan Kemenag menghadapi sengketa baik perdata maupun tata usaha negara, yang nantinya akan menimbulkan masalah hukum.

Halaman
12
Penulis: dina indriani
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved