Satpol PP Pati Akan Buka Segel Menara Telekomunikasi di Desa Gunungsari, Harus Penuhi Syarat Ini

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati berencana akan membuka kembali segel menara telekomunikasi milik suatu vendor di Desa Gunungsari

Satpol PP Pati Akan Buka Segel Menara Telekomunikasi di Desa Gunungsari, Harus Penuhi Syarat Ini
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Satpol PP Pati Akan Buka Segel Menara Telekomunikasi di Desa Gunungsari Dengan Syarat Ini 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati berencana akan membuka kembali segel menara telekomunikasi milik suatu vendor di Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu pada Kamis (25/4/2019) mendatang.

Sebelumnya, pada Jumat (12/4/2019), Satpol PP menyegel dan menghentikan sementara proses pembangunan menara tersebut karena pihak vendor belum mengantongi perizinan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Pati Irwanto ketika dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

"Awalnya ada aduan dari masyarakat via media sosial yang mempermasalahkan adanya pembangunan menara telekomunikasi tanpa perizinan. Dan ternyata, setelah kami mencoba menghubungi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Dalam hal ini Diskominfo, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas Lingkungan Hidup, dan DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), kami menyimpulkan bahwa pihak vendor memang belum mengajukan perizinan," jelasnya.

Setelahnya, lanjut Irwanto, pihaknya menuju lokasi. Kemudian menghubungi pemerintah desa, tetangga terdekat, dan pemerintah kecamatan.

"Pihak desa juga belum tahu persis legalitasnya seperti apa. Akhirnya kami rapatkan dan koordinasikan dengan OPD terkait, baiknya bagaimana. Semua sepakat harus dihentikan. Sesuai standar operasional, kami memang punya kewenangan. Ketika belum ada legalitas, harus kami hentikan," tegasnya.

Irwanto mengatakan, setelah adanya aduan masyarakat di media sosial, pihak vendor juga sudah menghentikan sementara proses pembangunan menara yang sejauh ini progresnya sekira 30-40%.

"Mengenai status lahan tidak ada masalah. Yang punya lahan mantan kepala desa. Kompensasi juga sudah beres. Aduan masyarakat cuma terkait perizinan. Maka kami segel dan hentikan sementara sampai hari ini," jelasnya.

Irwanto menjelaskan, bersama seluruh OPD terkait, rencananya Kamis besok akan dilakukan pelepasan segel. Dengan catatan pihak vendor bisa menunjukkan bahwa mereka telah menyerahkan semua persyaratan perizinan kepada DPMPTSP.

"Pihak vendor sudah menemui kami. Dan kami jelaskan, sesuai standar operasi kami, ketika vendor bisa membuktikan legalitas, segel akan kami buka. Yang penting ada tanda terima dari OPD terkait bahwa vendor sudah mengajukan perizinan," ungkapnya.

Irwanto menegaskan, penyegelan dilakukan bukan dalam rangka menghalangi pengusaha telekomunikasi. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah mempersulit investor yang masuk. Namun, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa dirugikan. (mzk)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved