Wali Kota Tegal: Pelanggaran Kebijakan Pemerintah Selama Ramadan Bakal Ditindak Tegas

Harus ada ketegasan dari aparat berwenang. Jangan sampai ada tindakan anarkis dan melanggar hukum atau main hakim sendiri.

Wali Kota Tegal: Pelanggaran Kebijakan Pemerintah Selama Ramadan Bakal Ditindak Tegas
ISTIMEWA
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (tengah) dan Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi (kanan) gelar Rapat Koordinasi Pengaturan Kegiatan Usaha dan Hiburan dalam Ramadhan Tahun 2019 di Pendopo Ki Gede Sebayu, Balai Kota Tegal, Kamis (25/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Pemkot Tegal mengumpulkan para pengusaha dalam Rapat Koordinasi Pengaturan Kegiatan Usaha dan Hiburan dalam Ramadan Tahun 2019 di Pendopo Ki Gede Sebayu, Balai Kota Tegal, Kamis (25/4/2019).

Mereka yang dikumpulkan seperti pemilik atau pengelola usaha hotel, losmen, restoran, rumah makan, supermarket, mini market, bioskop, diskotik, panti pijat, hingga karaoke.

Selain itu para pengelola tempat wisata seperti Pantai Alam Indah, Pulau Kodok, Kawasan Stadiun Yos Sudarso, hingga GOR Wisanggeni turut serta diundang.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, tujuan mereka dikumpulkan dimaksudkan agar mereka berkenan menutup usahanya sementara waktu selama Ramadan.

Ia juga mengimbau agar aturan pemerintah itu tidak untuk dilanggar.

“Harus ada ketegasan dari aparat berwenang. Jangan sampai ada tindakan anarkis dan melanggar hukum atau main hakim sendiri," ucapnya.

Menurut Dedy adanya aturan selama Ramadan bertujuan agar masyarakat tetap khusyuk menjalani ibadah puasa.

Serta terjaganya ketertiban umum.

Ia juga berpesan agar para pengusaha segera melaporkan secara tertulis ke Badan Keuangan Daerah Kota Tegal berkaitan pajak, paling lambat Jumat (3/5/2019).

"Bagi yang melanggar aturan dalam surat edaran, nantinya akan dikenakan sanksi. Mulai dari teguran tertulis, penutupan sementara, hingga penutupan tetap tempat usaha mereka," jelasnya.

Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi menambahkan, pengawasan terhadap surat edaran akan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

" Apabila ada pengawasan atau sweeping bukan dari pihak pemerintah, seperti ormas, LSM, dan sebagainya silakan dilaporkan dan akan kami proses juga secara hukum," terang Jumadi. (Fajar Bahruddin Achmad)

Penulis: Fajar Bahruddin Achmad
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved