Dana Dikelola Desa Semakin Besar Tapi Belum Diimbangi Kualitas SDM, Alasan Pemkab Pati Gelar Bimtek

Sekda Kabupaten Pati Suharyono menjelaskan, Bimtek gelombang ketiga tersebut dilakukan guna meningkatkan kemampuan manajerial aparatur Pemdes.

Dana Dikelola Desa Semakin Besar Tapi Belum Diimbangi Kualitas SDM, Alasan Pemkab Pati Gelar Bimtek
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Sekda Kabupaten Pati Suharyono memberi sambutan dalam pembukaan Bimtek Program Sinergitas Regulasi Dana Desa dengan Forum Komunikasi Desa Mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (29/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - 411 orang mengikuti Bimtek Program Sinergitas Regulasi Dana Desa dengan Forum Komunikasi Desa Mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (29/4/2019).

Kabid Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Pati Sunaryo mengatakan, kegiatan bimtek ini merupakan gelombang ketiga.

Kegiatan itu merupakan bimtek hari pertama, sedangkan bimtek hari kedua dan ketiga akan dilaksanakan di Hotel Griya Persada, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

"Forum ini digelar untuk mengembangkan karakter dan budaya kerja yang guyub rukun antara lembaga desa dan aparatur lembaga desa. Seperti penguatan kapasitas aparatur Pemdes dan penguatan kapasitas lembaga desa," jelasnya.

Merinci peserta bimtek, Sunaryo menyebutkan, peserta gelombang ketiga ini berasal dari delapan kecamatan berbeda.

Secara rinci yakni Kecamatan Dukuhseti (12 desa), Tayu (21 desa), Gunungwungkal (15 desa), Margoyoso (22 desa), Wedarijaksa (18 desa), Tlogowungu (15 desa), Gembong (11 desa), dan Jakenan (23 desa).

"Masing-masing desa beranggotakan tiga orang. Sehingga totalnya 411 peserta. Jumlah ini belum ditambah para kepala desa, maupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa), atau sekretaris desa yang pada gelombang pertama maupun kedua belum sempat mengikuti, kemudian ikut pada gelombang ketiga ini," ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Pati Suharyono menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan guna meningkatkan kemampuan manajerial aparatur Pemdes.

"Terutama kaitannya pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa. Pemda juga selalu menganggarkan ADD (Alokasi Dana Desa). Semua ini agar dana-dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Suharyono menyebut, semakin lama, Pemdes diberi kepercayaan mengelola dana semakin besar.

"Dana desa 2019 saja mengalami kenaikan 13 persen, yaitu Rp 417.038.558.000. ADD juga meningkat empat persen. Semula di bawah Rp 140 miliar, kini menjadi Rp 142 miliar. Artinya, semakin lama, kegiatan desa semakin bertambah dan desa diberi kepercayaan mengelola dana semakin besar," katanya.

Dengan besar dana yang dikelolanya setiap tahun anggaran, kepala desa disejajarkan oleh Suharyono dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu.

"Masing-masing desa bisa mengelola DD hampir Rp 2 miliar. Padahal itu belum termasuk dana-dana lainnya. Kalau dihitung, anggaran di desa hampir sama dengan anggaran OPD yang kecil, bahkan lebih besar. Contohnya Arpusda anggarannya hanya Rp 3 miliar. Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp 4 miliar," ucapnya.

Besarnya anggaran yang dikelola desa, lanjut Suharyono, banyak yang belum diimbangi kualitas SDM yang memadai.

Maka, perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial perangkat desa. (Mazka Hauzan Naufal)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved