Hendi, Komnas HAM, dan Warga Sepakat : Drama Tambakrejo Berakhir

dalam pertemuan tersebut Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi secara langsung menemui perwakilan masyarakat.

Hendi, Komnas HAM, dan Warga Sepakat : Drama Tambakrejo Berakhir
ISTIMEWA
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bertemu dengan warga Tambakrejo 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Minggu (12/5) Pemerintah Kota Semarang kembali membuka ruang diskusi dengan masyarakat yang masih bertahan di bantaran sungai Banjir Kanal Timur, Kampung Tambakrejo, demi keberlanjutan project penanggulangan banjir wilayah timur Kota Semarang.

Bertempat di Ruang Lokakrida, Gedung Moch. Ichsan, Balaikota Semarang, dalam pertemuan tersebut Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi secara langsung menemui perwakilan masyarakat.

Dimulai sejak sekitar pukul 16.00, sejumlah tokoh masyarakat juga hadir, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua MUI Jawa Tengah K.H. Ahmad Darodji, Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruzziyanto, dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Semarang yang juga akrab disapa Hendi tersebut mengawali dialog dengan menerangkan kronologi terjadinya penertiban hunian liar yang telah tersosialisasi sejak dua tahun yang lalu.

Lamanya waktu sosialisasi tersebutlah kemudian menjadi gambaran besarnya kompromi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

"Ini bukan peristiwa yang tiba - tiba, sudah tersosialisasi hampir dua tahun lebih, tepatnya 20 Januari 2018 kita sudah sampaikan kepada masyarakat," paparnya.

"Prinsipnya kami di Pemerintah Kota Semarang sangat kompromis, sampai kemudian pada tanggal 3 Mei 2019 kami diingatkan oleh BBWS Pemali Juwana, terkait batas waktu pengerjaan project Banjir Kanal Timur," jelas Wali Kota Semarang tersebut.

Menanggapi itu, perwakilan warga, Rohmadi menyatakan jika alasan keengganan warga Kampung Tambakrejo untuk pindah adalah karena tanah urugan di area Kalimati sebagai tempat baru belum siap.

"Kenapa kami masih mempertahankan di situ, justru kami mendorong dari pihak BBWS untuk segera menguruk, mengingat mana kala kalau rumah kami hujan untuk memperbaiki itu sangat was-was, karena apa, duit tidak ada, nanti untuk memperbaiki, nanti harus pindah lagi, nah seperti itu," jelasnya.

"Dengan berjalannya waktu mungkin dari pihak BBWS tidak mengantisipasi bahwa yang akan dimasuki itu ke kali yang akan ditimbun itu sungai, yang menjadi bahan timbunan itu adalah lumpur, jadi memakan waktu memakan biaya dan sebagaianya, sehingga maaf yang sebesar-besarnya kesalahan pada kami," lanjut Rohmadi.

Halaman
12
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved