Wali Kota Hendi, Komnas HAM dan Warga Sepakat Drama Tambakrejo Diakhiri

Pemkot Semarang kembali membuka ruang diskusi dengan masyarakat yang masih bertahan di bantaran sungai Banjir Kanal Timur, Kampung Tambakrejo

Wali Kota Hendi, Komnas HAM dan Warga Sepakat Drama Tambakrejo Diakhiri
ISTIMEWA
Wali Kota Hendi berpelukan dengan salah satu warga perwakilan Tambakrejo usai melakukan pertemuan di Balai Kota Semarang, Minggu (12/5/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali membuka ruang diskusi dengan masyarakat yang masih bertahan di bantaran sungai Banjir Kanal Timur, Kampung Tambakrejo.

Hal itu dilakukan demi keberlanjutan proyek penanggulangan banjir wilayah timur Kota Semarang.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) secara langsung menemui perwakilan masyarakat di Ruang Lokakrida, Gedung Moch Ichsan Balai Kota Semarang pada Minggu (12/5/2019).

Acara yang dimulai sejak sekitar pukul 16.00 WIB itu juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat lain, di antaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Darodji, Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruzziyanto dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu mengawali dialog dengan menerangkan kronologi terjadinya penertiban hunian liar yang telah tersosialisasi sejak dua tahun yang lalu.

Lamanya waktu sosialisasi tersebutlah kemudian menjadi gambaran besarnya kompromi yang dilakukan oleh Pemkot Semarang.

"Ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba, sudah tersosialisasi hampir dua tahun lebih tepatnya 20 Januari 2018 kita sudah sampaikan kepada masyarakat," papar Hendi.

“Prinsipnya kami di Pemerintah Kota Semarang sangat kompromis, sampai kemudian pada tanggal 3 Mei 2019 kami diingatkan oleh BBWS Pemali Juwana, terkait batas waktu pengerjaan proyek Banjir Kanal Timur," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, seorang perwakilan warga, Rohmadi, menyatakan bahwa alasan keengganan warga Kampung Tambakrejo untuk pindah adalah karena tanah urugan di area Kalimati sebagai tempat baru belum siap.

"Kenapa kami masih mempertahankan di situ, justru kami mendorong dari pihak BBWS untuk segera menguruk, mengingat mana kala kalau rumah kami hujan untuk memperbaiki itu sangat was-was, karena apa, duit tidak ada, nanti untuk memperbaiki, nanti harus pindah lagi, nah seperti itu," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Reza Gustav Pradana
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved