DPRD Brebes Sahkan Lima Raperda Jadi Perda, Ini Daftarnya

Pengesahan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna masa sidang 2019 yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Brebes

DPRD Brebes Sahkan Lima Raperda Jadi Perda, Ini Daftarnya
Tribun Jateng/ Mamdukh Adi Priyanto
ILUSTRASI Ketua DPRD Brebes, Illia Amin (kanan) memberikan draf persetujuan dewan soal rencana utang kepada Bupati Brebes, idza priyanti (kiri). 

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - DPRD Brebes akhirnya mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda.

Pengesahan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna masa sidang 2019 yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Brebes, Selasa (14/5/2019).

Kelima Raperda yang disahkan yaitu Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Baribis, Perumda Percetakan Puspa Grafika dan Penyertaan Modal Pemkab Brebes pada Perumda Percetakan Puspa Grafika.

Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Brebes, Illia Amin, dengan dihadiri 28 anggota dari total 50 anggota DPRD.

"Dengan disahkannya kelima Perda, maka agar segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan teknis," kata Illia Amin, memimpin sidang paripurna.

Ketua Pansus 44 tentang Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wamadiharjo menyatakan, disahkannya Reperda tersebut menjadi Perda untuk mengatur setiap pemangku kepentingan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan memberikan arah pengembangan potensi yang ada agar dapat terus tumbuh.

"Perda tersebut diharapkan ke depan dapat melestarikan kekayaan lingkungan yang ada untuk kepentingan pariwisata, sosial ekonomi dan ilmu pengetahuan," harapnya.

Karena, menurutnya, penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dan swasta yang memiliki usaha berdampak pada lingkungan.

Bahkan, katanya, Perda lingkungan hidup berperan penting lantaran dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dikelola secara berkelanjutan berwawasan lingkungan.

"Pengambilan keputusan Perda perlindungan pengelolaan lingkungan hidup tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk bisa menghasilkan peraturan yang berpihak pada lingkungan hidup," tandasnya. (M Zainal Arifin)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved