Ketua MUI dan Pakar Hukum di Banyumas Tolak Gerakan People Power

Tokoh dan akademisi di Banyumas menolak gerakan people power. Satu di antaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas

Ketua MUI dan Pakar Hukum di Banyumas Tolak Gerakan People Power
TRIBUNJATENG/Permata Putra Sejati
Ketua MUI Banyumas, KH Chariri Shofa dalam pernyataan resminya terkait people power pada Selasa (14/5/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Tokoh dan akademisi di Banyumas menolak gerakan people power.

Satu di antaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas, KH Chariri Shofa.

Menurutnya, people power kontraproduktif dengan Islam.

Pernyataan itu tak lepas dari beredarnya isu people power terkait penolakan hasil pemilu.

"People power tampaknya diarahkan untuk menuntut sesuatu. Jika tidak terkendali maka bisa menjadi kontra produktif," ungkapnya, Selasa (14/5/2019).

Massa yang tidak terkendali dapat melakukan sesuatu yang justru dapat merugikan diri sendiri, masyarakat umum dan orang banyak.

Mengenai people powe, lanjut dia, perlu diamati lebih jauh terkait siapa, bagaimana, caranya bagaimana dan tujuannya apa.

Selain itu, yang paling penting pengerahan massa tersebut konteksnya untuk apa.

"Jika dikatakan ingin protes sudah dijamin undang-undang."

"Jika ingin menyampaikan aspirasi atau mengemukakan pendapat saya kira sah-sah saja. "

Halaman
12
Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved