FKUB Batang dan MUI Batang Sepakat Tolak Aksi People Power

Ketua FKUB Kabupaten Batang, Subkhi mengatakan gerakan people power adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan sehingga hal tersebut perlu dihentikan.

FKUB Batang dan MUI Batang Sepakat Tolak Aksi People Power
Istimewa
Ketua FKUB Kabupaten Batang, Subkhi

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batang, sepakat untuk menolak adanya gerakan people power yang bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Mereka juga mengimbau kepaada masyarakat terus waspada terhadap gerakan tersebut.

Ketua FKUB Kabupaten Batang, Subkhi mengatakan gerakan people power adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan sehingga hal tersebut perlu dihentikan.

"Segala masalah sudah ada mekanisme penyelesaiannya dan ada aturan mainnya."

"Oleh karena, kami menolak adanya rencana gerakan kekuatan massa itu," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya, gerakan people power yang akan dilakukan oleh kelompok tertentu justru akan menodai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

"Menurut saya, jumlah masyarakat Indonesia itu sangat besar dan mencapai ratusan juta penduduk, adapun jumlah yang akan ikut gerakan itu tidak bisa mewakili rakyat Indonesia," ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua MUI Kabupaten Batang, Zainul Iroqi.

Ia menegaskan menolak people power karena tindakan mereka justru akan merugikan bangsa dan negara Indonesia.

"Kami tegas menolak adanya gerakan people power karena hal itu akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.

Ia mengajak masayarakat senantiasa melakukan kebaikan dan kerukunan antara umat beragama, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca pemilu 2019 agar Indonesia makin maju.

"Oleh karena itu kami mengimbau pada umat atau masyarakat agar senantiasa menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban. apapun hasil (penghitungan) Pilpres 2019, kita serahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki kewenangan secara konstitusi," tandasnya.

Penulis: dina indriani
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved