Pengusaha Bus Tuding One Way Tol Cikarang Utara Hingga Brebes Adalah Kebijakan Sepihak

Langkah pemerintah pada arus mudik melalui kebijakan one way di Tol Cikarang Utama hingga Brebes Barat, berdampak buruk bagi para pengusaha bus.

Pengusaha Bus Tuding One Way Tol Cikarang Utara Hingga Brebes Adalah Kebijakan Sepihak
Tribun Jateng/Mamdukh Adi Priyanto
Kendaraan merayap di persimpangan keluar tol Brebes Timur dan Arteri Pantura 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Langkah pemerintah melancarkan arus mudik melalui kebijakan satu arah atau one way di Tol Cikarang Utama hingga Brebes, berdampak buruk bagi para pengusaha otobus (PO).

Jika penerapan satu arah saat puncak arus mudik itu secara nyata diberlakukan, otomatis bus dari arah Jawa Tengah maupun Jawa TImur tidak bisa masuk ke Jakarta via tol.

Padahal, bus-bus tersebut datang untuk menjemput penumpang di terminal yang juga akan berangkat mudik ke kampung halaman.

Mengingat pula, pada 30 Mei hingga 2 Juni 2019 merupakan masa-masa puncak arus mudik.

Pengurus Pusat Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Anthony Steven Hambali mengatakan, langkap pemerintah memutuskan one way saat mudik merupakan langkah sepihak tanpa memikirkan bagaimana akses untuk transportasi umum.

"Kalau ditutup tanpa dikasih satu ruas untuk bus pelat kuning atau transportasi umum melintas, bagaimana armada kami bisa menjemput masyarakat yang mau naik. Padahal, mayoritas bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang arah ke Jawa itu berada di luar Jakarta," tuturnya.

Otomatis, menurutnya, tidak bisa tepat waktu menjemput mereka apabila harus melintasi arteri.

Anthony yang juga pemilik dari PO Sumber Alam, seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/5/2019), menjelaskan, bila skema satu arah di jalan tol diterapkan, menunjukan pemerintah lebih berorientasi pada kendaraan pribadi.

Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan wacana-wacana pemerintah yang ingin mendorong masyarakat agar beralih ke transportasi umum.

Tidak hanya soal kerugian waktu bagi penumpang dan pengusaha bus, namun mendorong masyarakat menggunakan kendaran pribadi melalui kebijakan satu arah.

Artinya sama saja memindahkan kemacetan di ibukota ke daerah-daerah tujuan.

Belum lagi tidak adanya perhitungan pemerintah bila ada pula masyarakat di Jawa yang mudik justru lawan arah seperti ke Lampung atau beberapa kota lain di Sumatera.

"Sama saja kebijakan tersebut lebih mengakomodir pengguna kendaraan pribadi dari pada transportasi umum. Harusnya diberikan win-win solution seperti memberikan satu ruas contraflow untuk pelat kuning atau penerapan satu arah tidak berlaku 24 jam, melainkan hanya situasional," kata Anthony. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kebijakan Satu Arah Saat Mudik Tuai Polemik Pengusaha Otobus"

Editor: deni setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved