Dinas ESDM Jateng: Penambang Ilegal Galian C di Kendal Hanya Kantongi Izin Pemerataan Lahan

Beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya Paguyuban Penambang Kabupaten Kendal (PPKK) kirim surat ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dinas ESDM Jateng: Penambang Ilegal Galian C di Kendal Hanya Kantongi Izin Pemerataan Lahan
TRIBUN JATENG/JAMAL A NASHR
Ilustrasi galian C. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya Paguyuban Penambang Kabupaten Kendal (PPKK), pada Senin (13/5/2019) lalu mengirimkan surat laporan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Surat yang dikirimkan berupa beberapa tuntutan mereka atas tambang galian C yang ada di Desa Winong, Desa Magangan, dan Desa Tunggulsari Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal yang disinyalir ilegal.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Sudjarwanto Dwiatmoko, membenarkan hal tersebut.

Justru Sudjarwanto mengapresiasi tindakan kelompok PPKK yang sudah berani melaporkan tindakan penambangan ilegal itu.

"Saya ucapkan terimakasih atas laporan yang diberikan kepada kami. Saya tegaskan yang mereka lakukan di tiga lokasi tambang bukanlah penambang. Melainkan pencuri-pencuri yang harus ditangkap," tegasnya, Kamis (16/5/2019).

Ganjar Pranowo Tak Ingin Nelayan Jateng Mencari Ikan, Lho Kenapa?

Ia menganggap mereka pencuri karena sudah memperjual hasil tambang tanpa mengantongi izin. Setelah diselidiki, ternyata izin yang dimiliki adalah untuk pemerataan lahan.

"Mereka hanya memiliki izin meratakan lahan. Bukan menambang. Sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjual hasil tambang. Ini sudah meyalahi izin yang mereka miliki," imbuhnya.

Atas laporan yang diberikan oleh PPKK, Dinas ESDM langsung bertindak untuk menertibkan penambang ilegal tersebut.

Sudjarwanto mengaku penambang sangat kooperatif untuk mengeluarkan alat-alat tambang yang ada. Namun, ia tetap menindak tegas atas kegiatan yang sudah dilakukan.

"Selama melakukan penambangan, berapapun hasilnya akan kami kenakan pajak. Sehingga kami meminta mereka mengumpulkan catatan-catatan pengeluaran hasil tambang untuk kami hitung pajaknya. Itu sebagai konsekuensi dan tanggungjawab atas kegiatan ilegal yang sudah dilakukan," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: faisal affan
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved