Forum Mahasiswa Ratnasari: Ketika Prestasi Tunduk pada Sistem Zonasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 di berbagai jenjang pendidikan memunculkan kebijakan yang kontroversial, yakni sistem zonasi.

Forum Mahasiswa Ratnasari: Ketika Prestasi Tunduk pada Sistem Zonasi
bram
Ratnasari 

Ketika Prestasi Tunduk pada Sistem Zonasi

Oleh Ratnasari

Mahasiswi STAINU Temanggung

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 di berbagai jenjang pendidikan memunculkan kebijakan yang kontroversial, yakni sistem zonasi. Pemerintah tidak lagi melakukan tes sebagai media penyaring masuk sekolah negeri. Baik tes tertulis maupun seleksi berdasarkan hasil ujian nasional (UN). Sistem PPDB berdasarkan zona wilayah tempat tinggal ini berlangsung sejak 2018.

Peraturan Mendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dan 5 persen siswa yang berdomisili di luar radius zona terdekat melalui jalur prestasi". 

Artinya, siswa yang berdomisili dekat sekolah mempunyai peluang diterima lebih besar dari siswa yang memiliki nilai bagus namun berdomisili jauh dari sekolah. Radius zona sekolah itu mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Meski sekolah tidak berwenang menentukan radius zona namun pemerintah daerah wajib melibatkan kepala sekolah dalam merumuskan penetapan radius zona sebagai pertimbangan.

Kebijakan sistem zonasi ini bertujuan memeratakan pendidikan sehingga tidak ada ketimpangan kualitas pendidikan di kota maupun di daerah. Lewat sistem zonasi, peserta didik dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lebih beragam, baik dari kemampuan akademik maupun latar belakang lain. 

Pemerataan pendidikan yang ingin dicapai melalui sisem zonasi di antaranya kualitas lulusan yang dihasilkan. Lewat sistem ini, sekolah mendapatkan bibit-bibit yang heterogen, dari pemilik nilai ujian nasional rendah hingga tinggi. Sekolah mendapat tantangan serius membina siswanya menjadi lulusan yang unggul. 

"Sekolah Favorit" yang sebelumnya otomatis mendapatkan bibit-bibit unggul harus bekerja ekstra keras. Guru di setiap sekolah berperan besar mewujudkan kualitas baik. Mereka harus memiliki inovasi dan improvisasi dalam melahirkan anak didik unggul, tak hanya person to person tetapi seluruh siswa.

Tentu saja, kebijakan ini tak mudah diterapkan apalagi jika goal yang diharapkan sepenuhnya tercapai. Belum lagi, adanya kepentingan dari berbagai pemangku kebijakan dan pelaksana. 

Penerimaan peserta didik baru, baik berdasarkan kedekatan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah, maupun berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik, memiliki kelebihan dan kekurangan. Terutama, keterkaitan antara prestasi akademik dan status sosial ekonomi. 

Penerapan sistem zonasi ini juga punya dampak signifikan terhadap minat belajar siswa. Apalagi, jika dikaitkan dengan ujian nasional yang kini tak lagi menjadi penentu utama kelulusan. Siswa akan beranggapan, mendapatkan nilai UN tinggi tak terlalu penting karena yang utama saat memilih sekolah lanjutan adalah jarak sekolah dan rumah.

Ini pula yang membuat gairah bersaing siswa untuk berpacu meraih nilai UN tinggi menurun. Banyak siswa berharap kepada radius zona ketimbang nilai yang didapat. 

Walaupun sistem zonasi dapat dikatakan sebagai bagian awal dari reformasi di bidang pendidikan namun alangkah baiknya jika pendidikan membutuhkan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved