Pilpres 2019

Hendropriyono: Tak Ada Sejarahnya Kudeta Berhasil Tanpa Keterlibatan Aparat

Hendropriyono menanggapi sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

Hendropriyono: Tak Ada Sejarahnya Kudeta Berhasil Tanpa Keterlibatan Aparat
Yoga Sukmana/Kompas.com
Mantan Kepala BIN Hendropriyono di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Jakarta, Rabu (21/9/2016) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Seusai pengumumn hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang, situasi Indonesia diyakini tetap aman da kondusif.

"Enggak ada apa-apa. Rakyat tenang saja. Saya yakin, kita semua bagaimanapun di lubuk hati di tiap kita adalah nasionalis. Masa kita enggak mau jadi bangsa Indonesia lagi, kan enggak mungkin," kata Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono usai buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang, di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/5/2019) malam.

Hal ini disampaikan Hendropriyono menanggapi sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

Di sisi lain, kubu Prabowo juga sudah menyatakan tidak akan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Petinggi Partai Gerindra: Prabowo Tak Akan Ajukan Gugatan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Hendropriyono menilai, sikap Prabowo itu tak akan mempengaruhi apapun.

Ia juga meyakini tak akan terjadi kericuhan karena masyarakat akan menerima apapun yang diputuskan KPU.

Aksi people power yang disuarakan oleh sejumlah pendukung Prabowo diyakini tak akan berjalan.

"Apapun namanya, kalau mau capai kekuasaan tidak mengikuti aturan undang-undang yang berlaku dan konstitusi, itu namanya kudeta. Tapi kudeta sipil, itu enggak boleh," kata Hendropriyono.

"Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI-Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," kata purnawirawan Jendral TNI ini.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Halaman
12
Editor: m nur huda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved