PPP: Dua Harga BBM akan Mendorong Pelanggaran di Jalan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan membuat dua harga bukan solusi. Kenapa?

Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy mengatakan, kebijakan premium dua harga ini malah akan menginisiasi adanya penyimpangan.

"Dua harga premium yang akan digulirkan pemerintah timbulkan semangat pelat kuning untuk kencing di jalanan," ungkap Sekjen PPP ini kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (24/4/2013).

"Kebijakan ini juga bukan solusi antara untuk mengembalikan subsidi energi hanya kepada yang berhak," tegas dia.

Menurutnya, kalau pemerintah mau menciptakan subsidi energi yang berkeadilan, maka jangan terus melestarikan pelanggaran UU 30/2007 tentang Energi pasal 7 ayat (2).

"Pasal ini jelas mengamanatkan "pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu," tegasnya.

Artinya, kata dia, kalau pemerintah mau memperbaiki kondisi fiskal nasional, jangan ciptakan sistem yang semakin merangsang dilakukannya penyelundupan dari penerima subsidi yakni motor dan kendaraan berpelat kuning) kepada yang tidak berhak menerima subsidi (pelat hitam).

Lebih lanjut masih terkait kebijakan dua harga, menurutnya Pemisahan SPBU dengan dispenser premium Rp 4500 dan SPBU dengan premium Rp 6500 hanya akan menimbulkan persoalan.

Yakni saat pengendara kendaraan pelat hitam manakala kehabisan BBM. Sedangkan yang tersedia terdekat hanya SPBU premium Rp 4500.

"Menteri ESDM harus berpikir sampai ke tingkat paling praktis, jangan di langit terus," kritiknya.