Ujian Nasional
Bentuk Ujian Nasional SD/MI Akan Diubah
Bentuk ujian nasional khusus untuk SD/MI akan diubah tahun depan. Selain ketentuan wajib belajar 9 tahun
Editor:
agung yulianto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA- Bentuk ujian nasional khusus untuk SD/MI akan diubah tahun depan. Selain ketentuan wajib belajar 9 tahun, UN akan diubah seiring rencana pelaksanaan Kurikulum 2013.
Namun, bentuk alternatif evaluasi hasil belajar pengganti UN itu belum ditetapkan.
Ada dua usulan. Pertama, evaluasi hasil belajar per wilayah, tetapi tetap satu standar nasional. Kedua, evaluasi hasil belajar siswa tak dilaksanakan di SD/MI, tetapi di tingkat SMP/MTs.
”Tidak bisa serta-merta dihapus. Harus ada evaluasi belajar di SD/MI yang bisa secara prinsip menggantikan UN,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai meninjau pelaksanaan UN SD/MI, Senin (6/5), di Jakarta.
Alternatif pengganti UN itu, lanjut Nuh, harus bisa digunakan memetakan kondisi dan kualitas pendidikan di daerah sehingga perlu ada standar kelulusan sekolah secara nasional. Itu terkait penentuan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya atau SMP/MTs.
Jika standar kelulusan diserahkan penuh ke sekolah, dikhawatirkan ada masalah baru bagi SMP/MTs. Untuk masuk ke SMP/MTs, apakah mereka percaya sepenuhnya pada standar kelulusan setiap SD/MI.
”Kalau pakai ujian saringan akan butuh biaya lagi. Menghapuskan UN di SD/MI, tetapi ada ujian seleksi di SMP/MTs, itu, kan, sama saja,” kata Nuh.
Apa pun usulan atau masukan dari masyarakat, Nuh menegaskan, evaluasi hasil belajar harus tetap ada. Kini, tinggal teknis pelaksanaannya yang terbaik.
Ada dua usulan. Pertama, evaluasi hasil belajar per wilayah, tetapi tetap satu standar nasional. Kedua, evaluasi hasil belajar siswa tak dilaksanakan di SD/MI, tetapi di tingkat SMP/MTs.
”Tidak bisa serta-merta dihapus. Harus ada evaluasi belajar di SD/MI yang bisa secara prinsip menggantikan UN,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai meninjau pelaksanaan UN SD/MI, Senin (6/5), di Jakarta.
Alternatif pengganti UN itu, lanjut Nuh, harus bisa digunakan memetakan kondisi dan kualitas pendidikan di daerah sehingga perlu ada standar kelulusan sekolah secara nasional. Itu terkait penentuan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya atau SMP/MTs.
Jika standar kelulusan diserahkan penuh ke sekolah, dikhawatirkan ada masalah baru bagi SMP/MTs. Untuk masuk ke SMP/MTs, apakah mereka percaya sepenuhnya pada standar kelulusan setiap SD/MI.
”Kalau pakai ujian saringan akan butuh biaya lagi. Menghapuskan UN di SD/MI, tetapi ada ujian seleksi di SMP/MTs, itu, kan, sama saja,” kata Nuh.
Apa pun usulan atau masukan dari masyarakat, Nuh menegaskan, evaluasi hasil belajar harus tetap ada. Kini, tinggal teknis pelaksanaannya yang terbaik.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20251028_nurhadi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20260114_Agus-Saputra-Guru-SMK-Negeri-3-Tanjab-Timur-dikeroyok-siswa_1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20260115_misri3.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20250122_Kolase-potret-Captain-Andy-Dahananto-dan-istri-keduanya_1.jpg)