BLSM di Timuran Solo Diduga Salah Sasaran

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Sudarmi tinggal di rumahnya yang berukuran sekitar 6x6 meter, berdinding kayu, berlantai tanah yang ditutupi karpet plastik bermotif kotak-kotak. Tak ada perabot meja kursi tamu di rumah itu, hanya beberapa bangku plastik berwarna merah di dalam rumah tersebut.

Rumah bercat biru itu dengan tiga ruang, yakni ruang depan, satu kamar dan dapur yang disekat dinding dari triplek. Di rumah kontrakan yang berlokasi di sebuah gang sempit RT 02/04 Timuran, Banjarsari, di pusat Kota Solo itu menjadi tempat tinggal Sudarmi sejak 50 tahun yang lalu.

Janda dua anak itu, hidup sendiri dan hanya mengandalkan uang kiriman dari kedua anaknya yang sudah tamat SMA dan kini bekerja sebagai pegawai rumah makan dan office boy di sebuah hotel di Kota Bengawan. Dirinya mengaku sudah tak mampu lagi bekerja berat.

Mengetahui rencana pemerintah membagi uang tunai dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, timbul asa Sudarmi meraih dana bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu. Sayangnya, asa itu kandas, saat dirinya mengetahui namanya dicoret dari daftar penerima BLSM.

"Saya dulu dapat Jamkesmas, harusnya kan saya dapat BLSM. Tapi ternyata nama saya dicoret," sesalnya saat ditemui Tribun Jogja di kediamannya, Selasa (25/6/2013).

Tak hanya Sudarmi yang dicoret dari daftar tersebut. Ada enam tetangganya di RT 02/04 dan belasan warga Timuran lain yang seharusnya berhak mendapat BLSM, dicoret dari daftar.

"Saya sudah komplain ke RT, lalu ke Kelurahan. Tapi mereka semua mengaku nggak tahu soal BLSM ini. Trus saya harus mengadu ke siapa?" kata Sudarmi.

Menurut dia, data penerima BLSM kacau dan banyak yang salah sasaran. "Masak di RT saya ada yang punya dua rumah gedhe, bisa dapat BLSM. Saya yang dari dulu ngontrak rumah malah tidak dapat? Iki sing ndata piye?" protesnya.

Sudarmi mencatat, setidaknya ada 6 warga di RT-nya yang dicoret dari daftar penerima Jamkesmas dan BLSM. Selain itu, ada 3 warga yang sudah pindah domisili, tetap mendapatkan bantuan. Menurut dia, kekacauan data penerima BLSM tersebut terjadi karena petugas survey tidak benar-benar melakukan home visit saat pendataan pada tahun 2011 lalu.

Pendataan pun tidak dilakukan Ketua RT setempat, melainkan diserahkan kepada seorang petugas kelurahan. "Jadi orang kelurahan cuma minta daftar nama saja ke seorang warga, tidak ke Pak RT. Lalu saat home visit, pegawai kelurahan cuma jalan-jalan, celingak-celinguk dan tidak wawancara atau ngobrol dengan warga. Masuk rumah saja enggak," tandasnya.

Pendataan tanpa keseriusan kroscek kondisi lapangan itulah ditengarai menjadi penyebab kacaunya pendataan warga penerima BLSM, khususnya di lingkungannya. Karena itulah, dirinya bersama belasan warga lainnya, kemarin siang menggeruduk Kantor Kelurahan untuk melayangkan protes.