Tidak Hanya Palsukan Data, KMKB Duga Perekrutan Honorer K2 Diwarnai Suap

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Konsorsium Masyarakat Untuk Kudus Bersih (KMKB) menduga perekrutan CPNS dari unsur honerer kategori II (K2) di Kudus tidak hanya diwarnai aksi pemalsuan data, namun juga suap.

Sekretaris KMKB, Slamet Machmudi mengatakan, penyuapan tidak hanya dilakukan oleh honorer yang memalsukan data base (K2 siluman), tapi bisa juga dilakukan oleh honorer K2 yang asli.

"Indikasi suap dapat mudah ditemukan manakala pelaku pemalsuan data K2 dilakukan secara masif dengan modus terencana. Mulai dari pembengkakan jumlah K2 yang secara tiba-tiba tanpa uji publik, hingga pada upaya pengiriman data K2 dari daerah ke BKN dan Kemenpan-RB," katanya, Rabu (19/3/2014).

Menurutnya, banyaknya pegawai honorer yang berani melakukan pemalsuan data merasa aman karena ada jaminan dari oknum pejabat. Jaminan tersebut dibuktikan dengan tanpa uji publik dan verifikasi dari BKD terkait data yang ada. Sehingga 146 orang yang diduga K2 siluman mampu lolos CPNS.

Dalam kasus K2, lebih lanjut dia mengatakan, KMKB menduga tupoksi BKD dan Dispora yang tidak dijalankan sebagai mestinya karena ada  unsur suap dan kekuatan politik tertentu.

"Proses pelaksanaan ujian yang janggal dengan sengaja dibuat terpisah antara lokasi K2 asli dengan yang diduga palsu menjadi bukti dugaan rekayasa. K2 asli ditempatkan satu lokal, sementara K2 siluman ditempatkan campur dengan peserta ujian CPNS umum," ujarnya.

Atas indikasi suap tersebut, KMKB setelah melaporkan pemalsuan data ke Bareskrim Mabes Polri, beberapa waktu lalu, segera akan berkoordinasi dengan ICW (Indonesian Corruption Wach) di Jakarta.

Dia menegaskan, saat ini KMKB telah mengantongi nama-nama oknum pejabat eksekutif maupun legislatif yang diduga melakukan praktek suap dalam penerimaan CPNS honorer K2.

"Kami mendesak kepada honorer K2 yang diduga siluman untuk segera mengundurkan diri sebelum proses hukum berjalan. Harapan ini demi kebaikan bersama sebelum dijadikan korban oknum pejabat yang berusaha lepas dari jeratan hukum," desaknya. (()