Konflik Keraton Surakarta
Mediasi Pemerintah Pusat Dinilai Menimbulkan Persoalan Baru
Keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya mengakhiri konflik keluarga ini justru dinilai memercikan api baru.
Penulis: galih priatmojo | Editor: rustam aji
TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Konflik Keraton Kasunanan Surakarta belum juga menemui titik terang. Bahkan, keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya mengakhiri konflik keluarga ini justru dinilai memercikan api baru. Petinggi Lembaga Adat KP Eddy Wirabumi pesimistis, perseteruan berakhir lantaran pihaknya tidak dilibatkan.
Menurut Eddy, tidak seharusnya pemerintah mengambil alih hak dan kedaulatan keraton. "Justru harusnya menegakkannya. Pernyataan saya ini tolong dipahami esensinya," ujarnya.
Eddy mengatakan, persoalan di dalam keraton harus dipahami secara menyeluruh. Dicontohkannya, keberadaan Lembaga Adat yang kedudukan dan keberadaannya tidak seperti organisasi masyarakat (ormas) di luar keraton. "Keberadaannya tidak terikat aturan atau bertujuan seperti ormas di luar keraton. Melainkan, mengawal Keraton Surakarta itu sendiri," jelasnya.
Namun, Eddy tidak mengungkapkan gagasan mediasi seperti apa yang bisa mengakhiri konflik.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Solo YF Sukasno mengatakan, konflik keraton dapat berakhir jika mediasi yang dilakukan membahas esensi konflik. Pengalamannya menjadi mediator konflik keraton tahun lalu, membuatnya paham persoalan di keraton merupakan hal rumit dan butuh kesabaran dalam menyelesaikan. "Saya kira, ini bukan sekadar persoalan mendamaikan kedua kubu yang berseteru. Di dalamnya ada banyak masalah yang rumit, butuh sosok yang paham betul, punya komitmen, dan sabar. Masalah ini tidak bisa hanya selesai di tataran tandatangan saja," ungkapnya kepada Tribun Jateng, Selasa (25/3).
Pihak yang dimaksud paham terhadap masalah keraton adalah mereka yang mengerti paugeran atau adat aturan yang ada di dalam kraton. Jika langkah-langkah itu tidak bisa dipahami, mustahil masalah kraton bisa rampung. "Siapapun itu jika tak paham paugeran keraton, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang melilit di dalam internal kraton," tegasnya.
Disinggung mengenai langkah pemerintah pusat yang berusaha memediasi persoalan keraton, Sukasno menilai, pendekatan kekuasaan atau faktor politik yang digunakan justru berpotensi memperpanjang konflik. Sebab, pendekatan ini membuat salah satu pihak tersakiti.
"Selama saya jadi mediator, saya jadi paham apa sebenarnya yang terjadi di dalam keraton. Dari yang saya pahami, semua keluarga, dari kedua kubu yang berseteru, sebenarnya punya maksud dan tujuan baik untuk kelangsungan Keraton Surakarta. Meski rumit, tapi ini bisa diselesaikan. Intinya, semua harus dikembalikan ke dalam paugeran keraton sendiri. Makanya, persoalan ini butuh waktu, konsistensi dan kesabaran," ungkapnya. (gon)
Edisi Cetak Tribun Jateng, Rabu (26/3)