PEMILU 2014
Curigai Ada Penggelembungan Suara, PDI-P dan Nasdem Merasa Dicurangi
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristanto merasa partainya telah dicurangi
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristanto merasa partainya telah dicurangi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Hasto menengarai ada penggelembungan suara.
"Tadi pagi kami secara khusus berkoordinasi dengan Lisence Officer KPU, PDI-P, dan Partai Nasdem. Hari ini kami menyatakan telah terjadi darurat rekapitulasi penghitungan suara pemilu," kata Hasto di Media Centre JKW4P, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014).
Hasto menilai, ada suatu cara sistematis untuk melakukan kecurangan, yakni dengan mengunakan instrumen daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, ada kecenderungan secara masif partisipasi dalam DPT mengalami penurunan. Namun, ketentuan mengenai cadangan surat suara justru digelembungkan.
"Partisipasi DPT turun, tapi partisipasi nasional justru naik 72 persen, bahkan ada yang mencapai 80 persen. Apa yang terjadi, yaitu dengan penggelembungan surat suara," ujarnya.
Karena indikasi penggelembungan suara ini, menurut dia, suara PDI-P di pemilu legislatif menjadi turun cukup signifikan. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh PDI-P, berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh KPU.
"Kami harusnya bisa mendapatkan 116-124 (kursi) berdasarkan hasil simulasi sebelumnya, tetapi kemudian realitas yang ada hanya 112 kursi, demikian Partai Nasdem," ujarnya.
Salah satu contohnya, kata Hasto, terjadi di salah satu daerah pemilihan Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Menurut Hasto, telah terjadi penggelembungan sebanyak 38.000 surat suara di Sumatera Selatan, sementara di Sumatera Utara terjadi penggelembungan sebanyak 62.000 surat suara.
"Modusnya adalah penggunaan DPT khusus, tambahan, dan tambahan khusus yang berdampak pada besarnya surat suara sisa yang dipakai," katanya.
Hasto mengatakan, baik PDI-P dan Nasdem sudah mempunyai data-data lengkap mengenai kecurangan yang terjadi. Nantinya, data-data tersebut akan dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperkarakan. (*)
