Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pilpres 2014

Nusron Minta Golkar Tak Disandera Kepentingan Elite Partai

Mantan Wakil Bendahara Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, Golkar perlu melakukan evaluasi besar-besaran

Editor: rustam aji
Warta Kota/Adhy Kelana
Ketua GP Ansor Nusron Wahid (baju putih) dan sejumlah pemuda GP Ansor melakukan aksi botak rambut atas kemenangan suara pasangan capres-cawapres Jokowi-JK di kantor GP Ansor Jalan Kramat raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA — Mantan Wakil Bendahara Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, Golkar perlu melakukan evaluasi besar-besaran atas kegagalan mereka dalam Pemilu Presiden 2014. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu mengatakan, Golkar tidak boleh disandera oleh kepentingan elite partai tersebut.

Menurut Nusron, Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie telah gagal mencapai target perolehan suara dalam Pemilu Legislatif April 2014. Jumlah kursi yang diperoleh Golkar di DPR periode 2014-2019 berkurang 15 kursi dibanding periode 2009-2014.

Kegagalan itu berlanjut pada Pemilu Presiden 2014. Golkar tidak dapat mengajukan calon presiden maupun calon wakil presidennya sendiri. Koalisi yang dibentuk Golkar, dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, juga terkalahkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Nusron mengatakan, apa yang terjadi pada Golkar saat ini adalah elite partai hanya memperjuangkan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

"Golkar tidak boleh disandera oleh oknum pengurus, elite, dan kelompoknya sehingga kesannya menutup forum evaluasi dengan dalih dan argumen akal-akalan," kata Nusron dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Rabu (23/7/2014).

Nusron yang telah diberhentikan dari Golkar itu mengatakan, partai tersebut bukan milik ketua umum, sekretaris jenderal, maupun pengurus partai tersebut. Golkar sudah menjadi milik rakyat dan bangsa Indonesia. Ia berpendapat bahwa evaluasi terhadap Golkar dapat dilakukan dengan menggelar musyawarah nasional pada tahun ini.

"Tidak ada yang harus ditunda atau dipercepat. Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran. Forum itu adalah munas lima tahun. Ingat ketika dilantik pengurus itu periodenya 2009-2014, bukan 2015," kata Nusron. (*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved