Didesak Publik, PDI-P Sebut Perppu SBY Sebagai Tindakan Penutup Malu

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memertanyakan posisi politisi Partai Demokrat Agus Hermanto yang terpilih menjadi Wakil Ketua DPR 2014-2019 lewat sistem paket Koalisi Merah Putih.

Hasto menduga, ikut dicalonkannya nama Agus berhubungan erat dengan aksi walk out Demokrat pada sidang paripurna rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu. Karena Demokrat yang memiliki suara mayoritas walk out, Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada melalui DPRD menang dalam pemungutan suara melawan koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung pilkada langsung.

"Terbukti Partai Demokrat ikut memainkan peran strategisnya sehingga mampu menempatkan salah satu keluarga besar SBY (Agus Hermanto) sebagai wakil ketua DPR RI," kata Hasto melalui siaran pers, Jumat (3/10/2014) malam.

Agus memang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan SBY. Hubungan kekerabatan Agus dengan SBY berasal dari kakaknya, Hadi Utomo, yang merupakan ipar Ani Yudhoyono.

"Dengan demikian kini sangatlah jelas, bahwa sikap walk out Partai Demokrat tersebut sebagai kartu masuk untuk bergabung dalam Koalisi Merah Putih," lanjut Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menilai langkah SBY yang kini membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), bukan disebabkan karena SBY benar-benar mendukung pilkada langsung. Menurut Hasto, upaya itu terpaksa dilakukan SBY karena desakan publik yang begitu besar.

"Suatu tindakan penutup malu, karena sebagai Ketua Umum sekaligus sebagai ketua dewan Pembina, ketua majelis tinggi, dan ketua dewan kehormatan PD, sangat mustahil SBY tidak mengetahui aksi walk out fraksinya. Hukum negara jangan dipermainkan untuk politik dua kaki," tegas Deputi Tim Transisi itu.

Hasto lalu mengaitkan manuver politik SBY itu dengan isu pertemuan Megawati Soekarnoputri-SBY yang saat ini santer diberitakan.

"Selain sebagai bentuk politik pencitraan, SBY menempatkan sulitnya bertemu dengan Megawati sebagai cara untuk menutupi berbagai manuver politiknya," ujar dia.

Sebelumnya, KMP berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra). Satu kursi terakhir diberikan kepada Agus Hermanto setelah Demokrat juga mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP.

Koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai dan gagal melobi partai lain hingga akhirnya gagal pula mengusung paket calon pimpinan. Paket calon pimpinan harus mencakup lima orang dari lima fraksi yang berbeda. (*)