Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pro Kontra RUU Pilkada

Desmond: Gerindra Tak "Mengekor" Golkar Tolak Perppu Pilkada

Partai Gerindra tidak secara otomatis mengikuti sikap Partai Golkar yang menolak Perppu tentang pemilihan kepala daerah

Editor: rustam aji
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) berkampanye untuk calon Presiden Prabowo Subianto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (10/6/2014). Dalam kampanye tersebut massa dari Sahabat ARB dan MPS mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Partai Gerindra tidak secara otomatis mengikuti sikap Partai Golkar yang menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Gerindra memiliki sikap sendiri menyikapi Perppu Pilkada.

"Kalau ikut Golkar, tidak. Kita punya sikap sendiri," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Desmond mengatakan, posisi Golkar yang memiliki kursi terbanyak di DPR dalam Koalisi Merah Putih tidak akan memengaruhi sikap Gerindra. Begitu pula posisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Presidium KMP.

Gerindra akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal untuk menentukan sikap terkait Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu. 

"Nanti kalau sudah waktunya kita akan umumkan sikap kita bagaimana," ujar Desmond.

SBY sempat membeberkan fakta di balik bergabungnya Demokrat ke KMP saat pemilihan pimpinan parlemen. SBY mengungkap, ada perjanjian dengan KMP terkait Perppu Pilkada.

"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan," ungkap SBY dalan akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, pada Senin (6/10/2014)

Aburizal hingga saat ini keukeuh agar kepala daerah dipilih lewat DPRD. Aburizal meminta Fraksi Partai Golkar di DPR menolak Perppu Pilkada.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, menilai, keputusan Partai Golkar menolak Perppu Pilkada akan menjadi indikator bagi partai-partai politik anggota KMP untuk mengikutinya.(*)

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved