Pemkab Purbalingga Kucurkan Rp 305 Juta Garap Potensi Desa Wisata

Laporan Wartawan Tribun Jateng Abdul Arif

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA- Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kabupaten Purbalingga, Pemkab telah menganggarkan dana sebesar Rp 305 juta pada tahun 2015. Hal itu disampaikan oleh Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, Kamis (16/4/2015).

Dia mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk pengembangan desa wisata yang ada di Purbalingga. Dana dialokasikan untuk pembinaan kelompok sadar wisata (pokdarwis) desa wisata, fasilitasi paguyuban wisbangga, apresiasi dan konvensi pokdarwis. Juga untuk pembinaan atraksi seni untuk wisata serta bantuan lesung bagi desa wisata.

Selama ini, lanjut Sukento, Purbalingga menjadi destinasi wisata jujuran warga nomor dua di Provinsi Jawa Tengah, setelah Candi Borobudur di Magelang. Dia menyebutkan, kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun selalu meningkat.

"Berdasarkan data Purbalingga Dalam Angka (PDA) dari tahun 2010 sampai tahun 2013 kalau dirata-rata tiap tahunnya terjadi kenaikan sebesar 2,66 persen," ungkapnya.

Dia menambahkan, pada 2013 jumlah pengunjung mencapai bahkan mencapau 1.404.520. Tamu yang menginap sejumlah 32.642.

"Jumlah kunjungan ini masih didominasi objek-objek wisata seperti Owabong, Pancuranmas, Taman Reptil, Walik, Goa Lawa dan Buper Munjuluhur," katanya.

Mengapa dari itu, pihaknya akan menggali potensi wisata lainnya untuk dikembangkan. Satu yang akan digarap serius oleh Pemkab adalah pengembangan desa wisata.

Menurut dia, pengembangan potensi desa wisata akan berpengaruh signifikan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Pariwisata akan meumbuhkan perhotelan, rumah makan, dan sektor informal, perdagangan dan industri kerajinan, pertanian dalam arti luas, transportasi dan angkutan,” katanya.

Kepala Dinbudparpora Subeno mengatakan, pengembangan desa wisata di Purbalingga perlu dikelola sebagai industri. Hal itu lantaran promosi wisata perlu dilakukan secara baik. Begitu juga masyarakat harus memiliki jiwa wirausaha.

“Perlu pengelolaan pembiayaan yang jelas dan transparan, pemberdayaan pokdarwis serta menyusun ulang rencana kerja pemerintah desa agar visi-misinya selaras dengan tujuan desa wisata,” ujar Subeno. (*)