Wakil Ketua Parlemen Israel Ini Dituduh Pernah Jadi Mucikari
Wakil ketua parlemen Israel Oren Hazan (33) kini tengah berada dalam masalah setelah dituduh pernah menjadi mucikari dan mengkonsumsi obat-obatan
TRIBUNJATENG.COM, TEL AVIV - Wakil ketua parlemen Israel Oren Hazan (33) kini tengah berada dalam masalah setelah dituduh pernah menjadi mucikari dan mengkonsumsi obat-obatan saat mengelola sebuah kasino di Bulgaria.
Tudingan terhadap politisi dari Partai Likud ini muncul dalam sebuah laporan yang ditayangkan stasiun televisi Channel Two. Akibat laporan ini, Hazan dilarang menghadiri sesi sidang Knesset, parlemen Israel, hingga waktu yang belum ditentukan.
Dalam laporan televisi itu, Hazan dituduh menyediakan sejumlah PSK untuk para penjudi di Gold Casino, Burgas, Bulgaria.
Seorang pria Bulgaria yang berprofesi sebagai pengemudi kepada Channel Two mengatakan Hazan selalu memanggilnya jika dia memerlukan PSK untuk teman-teman dan rekan-rekan bisnisnya. Tentu saja Hazan menolak tuduhan itu dan berencana menggugat stasiun televisi Channel Two.
"Tak ada obat-obatan dan saya tak pernah menjadi mucikari. Kami bukannya tanpa dosa. Burgas adalah kota wisata dan sudah pasti banyak PSK berkeliaran di dalam kota dan kasino. Namun, saya tak ada hubungannya dengan mereka," kata Hazan dalam sebuah wawancara radio.
Dalam sebah wawancara terpisah, Hazan membantah mengenal sejumlah orang yang diwawancarai Channel Two untuk memproduksi urusan ini.
Kuasa hukum Hazan, Avraham Keren kepada Radio Israel mengatakan Hazan menderita gangguan kesehatan serius dan jika dia tak meminum sejumlah obat-obatan maka akibatnya akan sangat fatal.
Para politisi Partai Likud belum berkomentar soal masalah ini. Namun, para anggota parlemen dari sayap kiri mengatakan Hazan harus melepas jabatannya. Sementara itu, Zahava Galon, ketua Partai Meretz yang berhaluan kiri, bahkan menyerukan digelarnya investigasi polisi internasional.
"Terdapat standar moral yang harus dibela. Jika tuduhan ini benar, maka dia (Hazan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara publik dan hukum," ujar Aida Suleiman, ketuah komite status perempuan Knesset. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/wakil-ketua-knesset-oren-hazan_20150610_200302.jpg)