Wiranto: Presiden Tak Usah Bersepakat dengan Siapa Pun terkait "Reshuffle"

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto menilai, kewenangan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak presiden. Sebagai kepala pemerintahan, menurut dia, presiden tak perlu bersepakat terlebih dahulu dengan siapa pun untuk memutuskan reshuffle, termasuk dengan partai koalisi pendukungnya.

"Ada kesepakatan bagaimana? Presiden enggak usah bersepakat dengan siapa pun untuk reshuffle," kata Wiranto, seusai mengikuti buka puasa bersama di rumah dinas Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Buka puasa tersebut dihadiri Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Hadir pula para petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat mau pun Koalisi Merah Putih.

Menurut Wiranto, dalam buka puasa tersebut tidak ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet. Ia berjanji Hanura akan tetap berada dalam gerbong pendukung pemerintah meski pun ada menterinya yang dicopot.

"Saya umpama enggak bisa (berbuat apa-apa), hanya Presiden yang bisa. Kita serahkan Presiden untuk berikan penilaian, buat satu pertimbangan dan keputusan, kita dukung," kata dia.

Mengenai buka bersama yang juga dihadiri petinggi partai Koalisi Merah Putih, Wiranto menilai, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara KMP dengan Koalisi Indonesia Hebat. Silaturahim antara KMP dan KIH ini, menurut dia, patut dipuji.

Wiranto juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan buka puasa itu tidak ada pembicaraan mengenai peta kekuatan politik.

"Tidak dibicarakan soal gabung menggabung. Jauh dari masalah politik lah. Kita mendengarkan kotbah juga masalah kebaikan, masalah silahturahim di antara kita, yang penting kita lihat beda parpol, beda koalisi antara legislatif eksekutif, tetap ada satu kebersamaan dan keakraban yang patut kita puji," tutur dia.

Sinyal reshuffle semakin kuat setelah Presiden Joko Widodo mengevaluasi para menteri. Presiden meminta para menteri mengirimkan laporan program kerja yang telah dilaksanakan serta program kerja masing-masing kementerian ke depannya. (*)