Arus Mudik
Pemudik Lewat Tol Bawen-Salatiga Tahun Depan
Pembangunan konstruksi Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17 kilometer diharapkan selesai sebelum Lebaran tahun depan
Penulis: galih pujo asmoro | Editor: Catur waskito Edy
SEMARANG, TRIBUNJATENG.COM -- Pembangunan konstruksi Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17 kilometer diharapkan selesai sebelum Lebaran tahun depan sehingga pemudik bisa lewat di sana.
Dirut PT Trans Marga Jateng (TMJ), Jajat Sudrajat pada acara syukuran dimulainya pembangunan jalan tol di Km 35,300 jalan tol Semarang-Solo, Kamis (9/7) mengatakan target tersebut harus tercapai.
Sebenarnya, proses pembangunan seksi 3 tersebut ditargetkan selesai selama 13 bulan. Namun melihat pentingnya ruas tol pada saat Idul Fitri, maka TMJ akan berusaha maksimal agar jalan tol Bawen-Salatiga telah rampung pengerjaannya.
Menurut Jajat, Pembangunan jalan tol seksi 3 tersebut akan terbagi menjadi tiga paket. Masing-masing dilaksanakan oleh PT Adhi Karya di ruas Bawen-Polosirj, PT PP di ruas Polosiri-Sidorejo dan PT Nindya Karya di ruas Sidorejo-Tengaran.
"Kami berharap pembangunan seksi 3 ini selesai sebelum Lebaran meskipun targetnya 13 bulan dari sekarang," kata dia di hadapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara tersebut.
Ia meminta Ganjar untuk terus mengawal pembangunan jalan tol ruas Bawen-Salatiga sebagai wujud dukungan pemerintah bagi TMJ dalam mengerjakan proyek pembangunan tol tersebut.
Di sisi lain, pembebasan tanah ruas tol Bawen-Salatiga telah mencapai 96 persen. Kekurangan pembebasan tanah itu akan dilakukan seiring pembangunan yang dilaksanakan. "Kurangnya 4 persen, Pak Gub. Upaya pembebasannya dilakukan seiring pembangunan seksi 3 ini," terang Jajang.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyambut baik dimulainya pembangunan tol Bawen-Salatiga. Bahkan, ia berharap, tol Semarang-Solo akan tuntas dibangun pada 2017. Jika semua seperti yang diharapkan, khususnya soal pembebasan tanah, Ganjar yakin, pada 2017 tol Semarang-Solo sudah beroperasi.
Terkait pembebasan lahan yang hanya kurang empat persen, Ganjar menekankan agar lebih mengutamakan pendekatan dan rembugan dengan masyarakat. Meskipun di sisi lain, ada instrumen Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. "Rembugan dulu. Ini bukan ganti rugi. Tapi ganti untung," ujar Ganjar.
Ganjar berharap jJangan sampai, dengan adanya undang-undang tersebut justru masyarakat malah dirugikan. Negara, tegas politisi PDIP itu, harus hadir sehingga rencana pembangunan berjalan sesuai rencana.
Di sisi lain, ia memandang wajar ketika masyarakat menggunakan "aji mumpung" ketika tanahnya terkena proyek. Terlebih, proyek tersebut adalah proyek besar yang menelan biaya tidak sedikit. Di situlah pentingnya rembugan antara semua pihak yang berkepentingan.
Harus cepat
Agar tidak tertunda, Ganjar mengingatkan, begitu proses pembebasan tanah kelar, proses pembangunan harus disegerakan. Dana yang dibutuhkan harus sudah siap.
Ganjar mencontohkan pembangunan tol Semarang-Batang. Tanah sudah dibebaskan, masyarakat sudah menunggu realisasi pembangunan, namun belum jelas kapan konstruksi akan dimulai.
"Kejadian di Semarang-Batang. Itulah pentingnya negosiasi, deal, konstruksi harus segera dibangun. Rakyat (terdampak tol Semarang-Batang) bertanya-tanya. "Pripun Pak? Sios mboten mbangun tol? (Bagaimana Pak? Jadi tidak membangun jalan tol)," lanjut Ganjar.
Di sisi lain, Gubernur Jateng Periode 2013-2018 ini berjanji akan terus mengawal konstruksi pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Terlebih jika proses pembangunannya sudah dimulai seperti sekarang ini. Ia berjanji akan sering meninjau.
"Seneng saya. Bakal sering datang. Seperti orang download itu. Lihat jelas dari nol hingga 100 persen," tuntasnya.
Kawal konstruksi
Agar tol Semarang-Solo memberi jaminan keamanan bagi pengendara yang melintas, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo akan terus mengawal. Ia akan memastikan instrumen kelengkapan tol yang berhubungan dengan jaminan keselamatan pengendara.
Misalnya, Ganjar mencontohkan, kelengkapan rambu lalu lintas. Instrumen tersebut sangat penting. Lantaran, rambu adalah peringatan dan petunjuk bagi pengendara.
Selain itu, instrumen penting lainnya adalah lampu jalan. Keberadaan lampu jalan akan membuat jarak pandang pengendara makin bertambah. Dampaknya, pengendara bisa mengantisipasi seandainya ada hal yang tidak diinginkan terjadi di depannya.
"Instrumen dan asesorisnya akan saya pastikan. Tentunya agar menekan kecelakaan," jelas dia.
Selain itu, sosialisasi bagaimana menggunakan jalan tol juga penting. Psikologi pengguna jalan ketika berkendara di tol yang baru diresmikan, kata Ganjar, selalu ingin ngebut. Hal itulah yang perlu disosialisasikan.
"Itu penting. Bagaimana pengendara menggunakan jalan tol secukupnya saja. Tidak usah ngebut," pungkas dia.
Yakin 2017 Kelar
MELIHAT progres pembangunan jalan tol Semarang-Solo saat ini, saya optimistis pada 2017 sudah rampung. Bapak Gubernur juga berharap tol Semarang-Solo rampung pada tahun itu.
Persoalan pembebasan lahan sepertinya memang selalu menjadi kendala. Di Bawen-Salatiga, lahan yang dibebaskan sudah mencapai 96 persen. Sedangkan di Salatiga-Boyolali masih kurang cukup banyak.
Namun saya yakin, pembebasan tanah akan berlangsung lebih mudah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Kita sudah memiliki Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pegadaan Tanah. Sedangkan sebelumnya, jika menghadapi kesulitan dalam pengadaan tanah, menggunakan Perpres Nomor 36.
Namun penggunaan UU tersebut adalah jalan terakhir. Seperti pesan Pak Gubernur, rembugan harus dikedepankan. Tentunya kami akan melakukan itu. Selama ini juga selalu mengedepankan negosiasi.
Di sisi lain, ada perbedaan mendasar dari UU dan Perpres. Di dalam UU, tim aprassial yang turun sudah diberi kewenangan untuk menaksir harga tanah, bangunan, dan tanaman.
Dengan demikian, seluruh aset masyarakat yang terdampak pembangunan sudah tercover. Beda dengan Perpres yang hanya mengcover terkait harga tanah saja.
Selain itu, tim yang bertugas membebaskan tanah harus mencari terobosan baru. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan sesuai rencana dan rakyat tidak merasa dirugikan. (gap)