Breaking News:

Masih Di Bawah UMK, PPDI Pati Minta Siltap Tahun Depan Dinaikkan

Masih Di Bawah UMK, PPDI Pati Minta Siltap Tahun Depan Dinaikkan

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: iswidodo
Masih Di Bawah UMK, PPDI Pati Minta Siltap Tahun Depan Dinaikkan
tribunjateng/mamdukh adi priyanto
Masih Di Bawah UMK, PPDI Pati Minta Siltap Tahun Depan Dinaikkan. Bupati Pati mengukuhkan pengurus Pasopati

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, PATI- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati menginginkan agar Pemda Pati menaikkan penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkat desa Pati pada 2016 mendatang.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati, Suyadi mengatakan siltap kades dan perangkat desa di Pati memang masih terhitung tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Misalnya, siltap Kabupaten Blora yang mencapai Rp 1,625 juta.

Sedangkan saat ini, besaran siltap di Pati masih di angka Rp 725 ribu hingga Rp 825 ribu. Masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

"Oleh karena itu, kami berharap tahun depan siltap di Pati bisa naik seperti yang telah dijanjikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades). Terlebih, sekarang sudah ada dana desa juga," terang Suyadi, Selasa (28/7/2015).

Suyadi juga mengingatkan akan hak kades dan perangkatnya untuk mendapatkan jaminan kesehatan seperti yang tertera dalam PP Kabupaten Pati. "Jaminan kesehatan ini penting untuk dipenuhi mengingat siltap para kades di Pati pun masih jauh dari UMK," tegasnya.

Sementara, Bupati Pati Haryanto mengatakan, sebagai kepala daerah, ia tetap akan selalu berusaha mengakomodasi aspirasi masyarakat. "Akan tetapi semua perlu kajian. Jadi, kami memohon agar tidak iri dengan siltap daerah lain. Karena secara bertahap Pemkab tetap akan mencoba untuk menaikan siltap sesuai dengan dana dan kebutuhan," terangnya.

Haryanto juga mengatakan kades dan perangkat desa Pati tak perlu risau dengan permasalahan pengelolaan bengkok desa. "Kabupaten Pati adalah kabupaten pertama yang memiliki Perda pengelolaan bengkok dan dasar hukumnya pun sudah jelas. Yakni UU Desa No 6 Tahun 2014 yang mengatur hak asal usul dan dikuatkan dengan adanya PP No 47 tahun 2015 yang melegitimasi bengkok sebagai tunjangan lain," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved