Pakar Transportasi: Inilah Penyebab Biang Macet di Kota Semarang

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penambahan kapasitas jalan seperti underpass atau flyover akan memacu penggunaan kendaraan pribadi dan bukan solusi untuk mengatasi kemacetan. Juga pemberian tarif gratis buat pelajar menggunakan BRT merupakan tindakan ngawur.

Hal itu disampaikan pakar transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, kepada Tribun Jateng, Jumat (4/9/2015).

"Yang dibutuhkan adalah layanan angkutan umum yang menjangkau atau mendekati kawasan permukiman dan perumahan. Sehingga, pembangunan underpass Jatingaleh tak menjamin akan mengatasi kemacetan," kata Djoko, melalui whatsapp.

Lebih lanjut dia menuturkan, apa artinya gratis kalau BRT yang beroperasi hanya di jalan utama dan jauh dari kawasan permukiman.

"99 persen perjalanan berasal dari rumah yang menuju tempat kerja, pasar, sekolah, kampus, dan lainnya," ujarnya.

Oleh sebab itu, katanya, ketika awal dibangunnya konsep kawasan permukiman dengan dibangun sejumlah kawasan perumahan oleh Perumnas di tahun 1980-an, semua kawasan yang terbangun pasti diberikan jaringan layanan angkutan umum.

"Tidak seperti sekarang, banyak semua kawasan permukiman baru tidak diberikan layanan transportasi umum," keluhnya.

Menurutnya, inilah bencana awal terjadinya kemacetan di kota. Di Semarang, tahun 1980-an ada sekitar 4 kawasan permukiman yang masing-masing dilayani transportasi umum. Yaitu Perumnas Banyumanik, Perumnas Sampangan, Perumnas Krapyak dan Perumnas Tlogosari.

Hal yang sama juga diselenggarakan di kota-kota lain. Namun sekarang, tidak ada kewajiban menyediakan rute transportasi umum untuk pengembang yang membangun kawasan perumahan.

Ditambah lagi, kemudahan memperoleh sepeda motor turut memicu Pemkot Semarang tak pusing sediakan jaringan layanan transportasi umum dari setiap kawasan perumahan menuju pusat kegiatan di kota.

"Murah dan nyaman yang diperlukan buat pelajar, buruh, PNS/TNI/Polri. Sedangkan yang gratis itu bisa diberikan untuk lansia," jelasnya.

Dia menambahkan, terlebih lagi sudah lebih dari 20 kawasan perumahan besar dan kecil di selatan Kota Semarang yang mayoritas penghuninya beraktivitas di Semarang. Akan tetapi tak satupun dari kawasan itu yang ada layanan transportasi umum yang memadai.

"Semua penghuni memliki kendaraan bermotor dan hampir tiap hari digunakan untuk mobilitas keseharian. Dalam setiap rumah tangga, jumlahnya rata-rata lebih dari satu unit kendaraan bermotor," ungkapnya. (*)