Breaking News:

DJP Genjot Sosialisasi Pembinaan Wajib Pajak Jemaat Gereja

DJP Genjot Sosialisasi Pembinaan Wajib Pajak Jemaat Gereja

tribunjateng/hermawan endra wijanarko
DJP Genjot Sosialisasi Pembinaan Wajib Pajak Jemaat Gereja 

Laporan Tribun Jateng, Hermawan Endra Wijonarko

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerja sama dengan Yayasan Terang Bangsa mengadakan sosialisasi Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 kepada jemaat Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Injil Kerajaan Semarang.

Kegiatan yang berlangsung di Kapel kompleks Yayasan Terang Bangsa tersebut dihadiri oleh 130 jemaat dan perwakilan Account Representative (AR) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-kota Semarang.

Dalam sambutannya mewakili Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Eka Damayanti Unggianingsih, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan agar para jemaat yang sebagian besar merupakan Wajib Pajak (WP) dapat memahami bahwa membayar pajak bukanlah sekedar rutinitas menyetor uang ke kas negara, namun diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bahwa membayar pajak juga merupakan wujud bakti kepada Tuhan.

Sedangkan Kepala KPP Pratama Semarang Barat, Aan Alamidah Anwar, memaparkan arti penting pajak bagi kehidupan bernegara. Menurutnya, membayar pajak bukan hanya kewajiban rakyat kepada negara, namun merupakan bentuk tanggung jawabmanusia dalam memelihara saudara-saudara yang tidak mampu.

Aan juga menjelaskan mengenai TPWP 2015, di mana selama tahun 2015 DJP memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong WP untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. DJP akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya.

DJP meminta kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya TPWP 2015 dan mengajak seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, pelaku bisnis, dan stakeholders untuk mendukung kebijakan ini guna pencapaian kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. (*)

Penulis: hermawan Endra
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved