Dana Silpa Kota Semarang Bakal Membengkak Jadi Rp 1,5 Triliun

Laporan Tribun Jateng, Galih Permadi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2015 dinilai sejumlah anggota dewan jauh dari harapan. Banyaknya proyek yang tidak terlaksana sesuai jadwal diprediksi membuat Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) lebih tinggi dibanding tahun lalu.

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono mengatakan banyak proyek revitalisasi pasar yang tidak akan selesai hingga Desember 2015. Ia memprediksi Silpa akan naik menjadi Rp 1,5 triliun, atau naik Rp 0,4 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp 1,1 triliun. APBD Kota Semarang tahun 2015, sebesar Rp 3,8 triliun.

"Kalau begini siapa yang dirugikan? Ya masyarakat. Salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Semarang melambat yakni penyerapan anggaran yang minim," ujarnya, Rabu (11/11).

Ari mengatakan DPRD dalam lima tahun terakhir selalu tepat waktu dalam pembahasan dan penetapan APBD. Sayangnya, hal itu tidak diikuti dengan pelaksanaan proyek tepat waktu. Ari menyontohkan revitalisasi Pasar Bulu sampai tiga tahun, revitalisasi Pasar Peterongan yang dijanjikan selesai satu tahun dengan anggaran Rp 30 miliar, relokasi Pasar Johar, dan pembangunan Pasar Klitikan Peterongan dengan anggaran Rp 19 miliar.

"Faktornya banyak, berdasarkan pengalaman proyek besar yang tidak tepat waktu salah satunya yakni persoalan aparatur atau SDM pemerintah. Jangan lantas mengkambing hitamkan pihak ketiga, meskipun ada pihak ketiga yang wan prestasi. Momentum Pilwakot, siapapun yang terpilih menjadi momentum melakukan pembenahan aparatur," kata Ari.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mendesak SKPD sebagai pelaksana anggaran diminta untuk segera melakukan percepatan pekerjaan, terlebih dengan sisa waktu kurang dari dua bulan. "Kami minta Pj walikota lebih intens mengecek proyek yang sedang berjalan. Apabila terjadi Silpa karena pekerjaan tidak terselesaikan jelas yang rugi masyarakat. Kami sebagai wakil rakyat tidak ingin uang rakyat digunakan secara tidak efisien," ujarnya. (*)