Breaking News:

Rofiudin Anggap Paslon Belum Transparan Soal Dana Kampanye

Rofiudin Anggap Paslon Belum Transparan Soal Dana Kampanye

Penulis: galih permadi
Editor: iswidodo
tribunjateng/m nur huda/DOK
FOTO DOKUMEN - Koordinator KP2KKN Muhammad Rofiudin (tengah), dan Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah (kiri). 

Laporan Tribun Jateng, Galih Permadi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Jumlah dana kampanye yang dilaporkan paslon ke KPU Kota Semarang dianggap Rofiudin, Ketua Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, masih belum transparan. Rofiudin mendorong KPU Kota Semarang membuka transparansi dana kampanye kepada publik.

Rofiudin mengatakan dana kampanye harus transparan agar masyarakat mengetahui siapa saja penyumbang dana. Hal ini untuk mencegah pelanggaran yang terjadi. "Kami sudah membuka situs KPU di Jateng. KPU Kota Semarang belum begitu transparan membuka akses penyumbang dana kampanye di Pilwakot," ujarnya usai jumpa media Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) terkait Hasil Pemantuan Dana Kampanye Kota Semarang di D'cost Restoran, Rabu (25/11).

Dana kampanye, lanjut Rofiudin, harus dibuka agar masyarakat juga mengetahui siapa saja penyumbang paslon untuk bisa menilai apakah penyumbang ada konflik kepentingan atau tidak. "Masyarakat bisa menilai siapa penyumbang yang menyumbang sesuai batas dana penyumbangan dana kampanye atau tidak. Bagaimana bisa menjadi pemimpin jujur kalau dalam proses menggapai kemenangan melalui ketidakjujuran. Ini bisa menjadi ukuran masyarakat paslon jujur tidak. Semakin transparan semkin jujur. Jika tidak diperlihatkan publik itu bentuk ketidakjujuran dan tidak memiliki integritas," ujarnya.

Rofiudin mengatakan KPU Kota Semarang masih ada waktu untuk membuka transparansi dana dengan menggunakan teknologi terutama situs KPU. "Karena akses luas di websit. Ini juga memudahkan jika tiba-tiba masyarakat butuh referensi siapa saja penyumbang dana kampanye ini," ujarnya.

Koordinator PPJR Kota Semarang, Yedi Permana mengatakan berdasarkan hasil temuannya pendanaan dalam pilkada serentak masih belum menunjukkan aspek transparansi kuat. "Transaksi penerimaan-pengeluaran, kepatuhan dalam pelaporan, dan praktik sumbangan masih dikelola ala kadarnya. Kemampuan administrasi keuangan dalam tim kampanye masih lemah. Ini butuh perhatian serius dalam memperbaiki perbaikan pengelolaan dana kampanye ke depan," ujarnya.

Anggota Komisioner KPU Kota Semarang, Agus Suprihanto mengatakan pihaknya sudah mengumumkan laporan dana dan sumbangan kampanye. "Memang untuk akumulasi keseluruhan dana dan sumbangan memang belum dilakukan. Penyumbang perseorangan lebih banyak didominasi dari anggota dewan dari partai pengusung. Sumber dana juga kebanyakan dari paslon, tidak dari swasta," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved