Bupati dan Wakil Bupati Pati Sama-sama Ambil Formulir Penjaringan Balon Bupati di PDIP

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, PATI- Kabupaten Pati bakal mengadakan pesta demokrasi pada 2017 mendatang. KPU Pati tengah mematangkan persiapan tahapan pilkada pada 2016 ini.

Sejumlah bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati pun berlomba melakukan pendekatan ke partai politik. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu ada tiga tokoh yang bukan kader PDIP mengambil formulir penjaringan balon bupati dan wakil bupati di sekretariat partai banteng moncong putih itu di Jalan Penjawi Pati.

Mereka adalah Haryanto, Bupati Pati yang kini masih aktif menjabat. Kemudian, Budiyono yang merupakan Wakil Bupati Pati, mendampingi Haryanto. Keduanya bakal 'cerai' di Pilkada Pati mendatang. Keduanya mengambil formulir penjaringan balon bupati di PDIP. Sedangkan, seorang pengusaha asal Pati, Saiful Arifin mengambil formulir balon wakil bupati.

Dalam pilkada serentak mendatang, akan ada 101 daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah di Tanah Air. Selain Pati, ada enam daerah lain di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak Februari 2017. Yakni Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Batang, Jepara, Cilacap, dan Kabupaten Brebes.

Meskipun pilkada baru dilaksanakan sekira setahun lagi, namun KPU Pati sudah membahas waktu atau tanggal pelaksanaan dengan KPU Pusat. Namun pembahasan waktu pelaksanaan belum final karena masih mempertimbangkan sejumlah faktor.

"Hingga kini, untuk waktu pencoblosan, KPU baru membahas dua alternatif, yakni pemungutan suara pada 8 atau 15 Februari 2017," kata Ketua KPU Pati, Much Nasich, Minggu (7/2/2016).

Ia pun belum berani berkomentar banyak tentang kepastian tentang kapan digelarnya pesta demokrasi tersebut. Pasalnya, waktu pelaksanaan pemungutan suara pun masih dimatangkan. Nasich menandaskan meskipun ketentuan waktu pelaksanaan belum final, namun yang jelas Pilkada serentak bakal digelar Februari 2017.

Menurutnya, penentuan tanggal itu masih dibahas apakah bersinggungan dengan perayaan hari keagamaan tertentu, hari kebangsaan nasional atau hari kebudayaan yang ada di tengah masyarakat. "Karena pembahasan ini juga masih butuh untuk dikonsultasikan dengan dewan terlebih dahulu," tegasnya. (*)