KASN Tegaskan Pernyataan Menteri PAN RB Terkait Sekda Kota Tegal Itu Belum Keputusan Resmi

KASN Tegaskan Pernyataan Menteri PAN RB Terkait Rekomendasi Itu Belum Keputusan Resmi

Penulis: Admin | Editor: iswidodo
tribunjateng/IST
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) sampaikan hak jawab terkait proses seleksi Sekda Kota Tegal 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan hak jawab kepada Tribun Jateng, terkait berita yang dimuat 3 Maret 2016, berjudul "Yuddy Chrisnandi Minta KASN Beri Rekomendasi Sekda Kota Tegal Terpilih" termuat di tribunjateng.com.

Sebagaimana hak jawab yang dikirim KASN tertanggal 8 Maret 2016 menyatakan bahwa, intinya, KASN memberikan rekomendasi agar pegawai yang telah dimutasikan atau dibebaskan dari jabatan pimpintan tinggi diberi kesempatan untuk ikut dalam Seleksi Terbuka tersebut. Hal itu dikandung maksud sebagai upaya strategis penataan manajemen ASN semangat remormasi birokrasi. Namun dalam pelaksanaannya rekomendasi KASN tersebut tidak diikuti oleh Walikota Tegal.

Terkait dengan hal itu, maka KASN menyarankan agar pelantikan para pejabat yang mengkuti proses seleksi untuk sementara ditunda. Belakangan Walikota Tegal anggap KASN tidak punya wewenang atau memprotes terkait proses seleksi itu.

Berdasarkan Keputusan PTUN Semarang 23 Desember 2015 memutuskan bahwa Walikota Tegal agar mencabut dan membatalkan surat surat keputusan Walikota Tegal terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada beberapa pegawai berupa pembebasan. Dan mewajibkan walikota Tegal merehabilitasi hak dan kedudukan para pegawai besangkutan.

Pernyataan menteri PAN RB akan meminta KASN menyetujui seleksi pengisian JPT oleh Walikota Tegal belum merupakan keputusan resmi dan dibuat berdasar informasi sepihak dari Walikota Tegal dan Panitia Seleksi yang diangkatnya.

Maka sesuai kewenangan KASN diatur dalam UU No 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara akan tetap pada pendiriannya semula dan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri, Kementerian PAN RB, BKN serta Gubernur Jawa Tengah untuk dicarikan solusi terkait masalah ini sesuai peraturan yang berlaku. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved