Alokasi Dana Desa Mulai Bisa Cair Maret, Ini Syaratnya

Alokasi Dana Desa Mulai Bisa Cair Maret, Ini Syaratnya

Editor: iswidodo
Alokasi Dana Desa Mulai Bisa Cair Maret, Ini Syaratnya
tribunjateng/dok
ilustrasi uang jutaan rupiah

TRIBUNJATENG, KLATEN- Alokasi Dana Desa (ADD) periode I 2016, mulai bisa dicairkan pada Maret. Hal itu menyusul beberapa desa telah melakukan penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Prosesnya tidak serentak, namun dilihat desa mana yang sudah menyelesaikan APBDes, dan siap mengajukan pencairan ke DPPKAD." ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Klaten Herlambang Jaka Santosa, Jumat (11/3).

Menurutnya, untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar 30 desa telah melakukan pengajuan pencairan ke DPPKAD Klaten. Hal itu karena mereka telah menyelesaikan penyusunan APBDes.

Ia menjelaskan komponen alokasi dana desa, satu diantaranya digunakan untuk penggajian perangkat desa. Dengan dicairkannya paket bantuan kepada desa tersebut, praktis untuk penghasilan tetap (siltap) akan dirapel, selama tiga bulan.

"Nanti pencairannya siltap dirapel, untuk Januari, Februari dan Maret. Nanti untuk bulan April hingga Desember akan dicairkan setiap bulan," katanya.

Dikatakannya, bagi desa yang sudah menyelesaikan APBDes, dana ADD akan digelontorkan melalui rekening masing-masing desa, dalam hal ini lewat Bank Klaten. Jika sudah sampai, bendahara desa akan membagi-bagi komponen tersebut untuk siltap perangkat, tunjangan kesehatan, pemberdayaan desa dan lain-lain.

Terpisah, Ketua Paguyuban Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Klaten Jumakir mengakui dari total 391 desa di kabupaten itu, belum ada sebagian yang telah menyelesaikan penyusunan APBDes. Menurutnya, hal itu juga dipengaruhi oleh kebijakan dari pemkab yang dinilai mendadak dan kurangnya sosialisasi.

"Diantaranya sosialisasi mengenai asuransi kesehatan yang baru minggu kemarin. Banyak hal yang menjadikan keterlambatan, satu diantaranya dari hal yang saya sebutkan tadi," ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan sosialisasi dan penerapan kebijakan menjadikan proses penyusunan APBDes yang hampir rampung harus kembali dirombak. Di samping itu, kebijakan tentang penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana yang dilakukan pada awal tahun 2016, juga dianggap memperlambat proses pengerjaan APBDes, karena harus melakukan revisi kembali.

Di lain hal, keterbatasan pemahaman dari kepala desa dan perangkat dalam menerjemahkan UU Desa dan produk hukum turunannya, ikut berpengaruh.
"Sampai saat ini baru satu dan dua desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes. Diperkirakan pada akhir bulan ini (Maret) bisa selesai," ungkap Jumakir.

Menurutnya, dengan keterlambatan penyelesaian APBDes, banyak hal seperti siltap maupun tunjangan kesehatan yang urung dinikmati oleh perangkat desa. Dikatakan Jumakir, untuk penyusunan APBDes, tinggal menunggu sidang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan meminta rekomendasi dari bagian tata pemerintahan. (tribun jogja/pdg)

Sumber: Tribun Jogja
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved