Nusron Wahid Akui Seorang TKI Dideportasi Korsel Diduga Terlibat ISIS

Laporan Tribun Jateng, Bakti Buwono

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA- Kegelisahan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atas kekhawatiran TKI yang rawan direkrut oleh organisasi radikal terbukti . Buktinya, satu TKI di Korea Selatan yang berangkat secara ilegal pada tahun 2007, sekarang dideportasi oleh pihak Keamanan Korsel karena diduga terlibat jaringan organisasi terlarang ISIS.

Dia adalah Abdullah Hasyim atau Carsim (32), yang setelah dideportasi dari Korsel dan kemudian oleh Densus 88 diserahkan kepada pihak keluarga, Sabtu (2/4) di Mapolsek Widasari. Keluarga Carsim beralamat di Desa Leuwigede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu.

"Tentu ini menjadi warning bagi kita dalam arti pemerintah soal bagaimana melakukan upaya antisipatif ketika memberangkatkan TKI. Harus hati-hati, harus dipantau khusus, ini menjadi warning bagi BNP2TKI, bahwa banyak sekali TKI kita di LN rawan dipenetrasi oleh kelompok radikal," kata Nusron Wahid, Senin (4/4) dalam rilisnya.

Penyerahan Carsim dilakukan perwakilan Densus 88 Antiteror, AKP Ali kepada ayahnya, Sarya, adik dan pamannya, Aditiya Nugraha dan Warono, serta disaksikan Kuwu Desa Leuwigede, Suroto, Lurah Desa Leuwigede, Sucito, Kapolsek Widasari AKP Amizar, Kanit IV Sat Intelkam Polres Indramayu, Aiptu Anang Purwanto dan Kanit Intelkam Polsek Widasari Bripka Warsa.

Densus 88 menerima Carsim dari seorang pejabat militer Korea Selatan berpangkat Kol Laut Korsel, Jumat (1/4) pukul 16.46 WIB, di Bandara Soekarno Hatta.

Carsim diamankan pihak Pemerintah Korsel karena pelanggaran imigrasi dan diduga akan melakukan aksi teror. Carsim diketahui menjadi TKI di Korea Selatan secara ilegal.

Menurut Nusron, berdasarkan informasi yang didapatkan Carsim saat diwawancara beberapa saat seusai penangkapan memang mengakui bahwa punya tekad jihad fii sabilillah dan ingin segera menjadi martir untuk mati syahid demi jihad di jalan Allah.

Melihat fakta demikian, Nusron mengangkap bahwa program deradikalisasi harus menjadi satu kesatuan materi bagi para TKI yang akan diberangkatkan. Dan di sisi lain, celah bagi para TKI yang menggunakan jalur ilegal juga harus diminimalisir.

"Inilah bahayanya, kalau TKI lebih memilih cara-cara ilegal. Di sana rawan pengaruhi gerakan radikal, sementara kita tidak bisa mendeteksi karena tidak masuk database TKI di Luar Negeri," jelasnya.(*)