Dilema Pemkab Jepara, Layakkah Kapal Kayu Angkut BBM

TRIBUNJATENG.COM - Pemangku kepentingan Kabupaten Jepara yang memiliki otoritas memberikan ijin pengangkut BBM dengan kapal kayu merasa dilema dengan kondisi saat ini. Di satu sisi, jika surat izin operasi kapal kayu pengangkut BBM dikeluarkan, khawatir akan ada kapal kayu yang terbakar lagi. Sehingga perizinan operasi harus dievaluasi. Kapal kayu dinilai tidak sesuai peruntukan mengangkut BBM.

Di sisi lain, jika perizinan tidak dikeluarkan, khawatir Karimunjawa akan mengalami kelangkaan BBM. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Jepara, Sutana, mengatakan, selama ini, tidak ada kapal tanker khusus pengangkut BBM ke Karimunjawa. Ia pun mengakui selama ini pengangkutan BBM menggunakan kapal kayu jenis Jhonson.

"Kami memang mengeluarkan surat rekomendasi pengambilan BBM. Dan yang mengeluarkan izin berlayar atau operasi tetap dari Syahbandar. Kami mengeluarkan rekomendasi karena memang tidak ada alat transportasi pengangkut BBM, selain kapal kayu itu," kata Sutana.

Menurutnya, kapal penumpang, semisal KMP Siginjai dan KMC Express Bahari pun tidak berani mengangkut BBM. Ia pun berharap Bupati Jepara dapat mengatasi masalah tersebut.
"Untuk sementara, kami akan mengevaluasi surat izinnya. Kami berharap Pak Bupati turun tangan mengatasi masalah ini," tandas Sutana.

Kepala Syahbandar Jepara, Suripto, mengaku tidak pernah memberikan izin berlayar untuk kapal yang tidak sesuai peruntukannya. "Kami tidak pernah memberikan izin untuk kapal yang tidak sesuai penggunaannya. Kalau mengangkut BBM ya harus ada kapal khusus, yakni kapal tanker," ucapnya.

Ia pun ragu-ragu jika pihak Pertamina akan mengerahkan kapal tanker untuk membawa BBM ke Karimunjawa. Pasalnya, Pertamina tentu saja tidak mau membawa BBM yang hanya ribuan liter.
Menurutnya, pihak terkait harus duduk bersama membahas kebijakan pengangkutan BBM dari Jepara ke Karimunjawa. Ia pun berharap Bupati Jepara mempunyai solusinya.

"Ini jadi bahan evaluasi semua pihak terkait, baik dari Syahbandar Jepara, dan Pemerintah Kabupaten Jepara," tegas Suripto. (tribunjateng/mam)