Breaking News:

Warga Kendal Terdampak Tol Minta Ganti Harga Tanah di Atas Rp 400 Ribu per Meter. Ini Alasannya

Pembebasan lahan untuk proyek jalan tol di Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel masih terkendala negosiasi harga.

tribunjateng/wahyu sulisitiawan
ILUSTRASI - Sejumlah alat berat menyelesaikan pembangunan tol Tol Bawen-Salatiga di Tuntang, Kabupaten Semarang, Jateng, Selasa (19/4/2016). Proyek Tol Semarang-Solo sesi III Bawen-Salatiga mengalami keterlambatan penyelesaian fisik hingga 20 persen karena pembebasan lahan sebesar 7,3 persen yang belum terselesaikan. 

Laporan wartawan Tribun Jateng, Ponco Wiyono

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pembebasan lahan untuk proyek jalan tol di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel masih terkendala negosiasi harga. Warga yang tanahnya terkena proyek meminta harga sepadan. Mereka menolak membuka rekening di bank yang diminta pihak penawar.

Warga Desa Sumbersari, Saefudin mengatakan, ia dan warga lain menegaskan masalah harga merupakan yang utama, sehingga sebaiknya diselesaikan dulu.

"Masalah bikin rekening itu gampang, kapan saja bisa. Yang penting sekarang adalah harga ganti rugi tanah sesuai dulu," katanya, Senin (25/04/2016).

Menurut Saefudin, masyarakat sama sekali belum tahu, berapa harga ganti rugi untuk tanah yang terkena proyek jalan tol. Sementara menurut‎ seorang warga lain, Munawar, harga tanah di desanya lebih dari Rp 220.000 permeter. Oleh sebab itu, dirinya akan menolak jika harga ganti rugi tanah miliknya yang terkena jalan tol, hanya Rp. 220.000 permeternya.

Munawar menambahkan jika menurut informasi yang ia terima, ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol di Batang, harganya mencapai Rp. 400.000 per meter.

‎"Seharusnya harga ganti rugi tanah lebih tinggi dibanding Batang, karena Ngampel lebih dekat dengan Semarang," tegasnya.

Penolakan warga untuk membuka rekening di bank sendiri terungkap saat Kepala Desa Sumbersari, Sujarwo, mengumpulkan warga pada Senin siang, untuk sosialisasi pembukaan rekening di bank sebagai sarana pembayaran uang ganti rugi.

"Sejauh ini warga menolak. Sebagai kepala desa, saya hanya bisa mengikuti kemauan warga," kata Sujarwo.

Saat ini pihak desa masih melengkapi berkas-berkas milik warga yang tanahnya terkena jalan tol. Berkas tersebut, sekarang masih berada di Badan Pertanahan Nasional untuk diteliti.‎ Berkas-berkas itu berisi, surat tanah, KTP pemilik, surat waris, dan berkas lainnya. (*)

Penulis: ponco wiyono
Editor: galih pujo asmoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved