LIPUTAN KHUSUS

Cegah Penipuan, Pemerintah Diminta Beri Akreditasi Biro Haji dan Tangani ONH Plus

Cegah Penipuan, Pemerintah Diminta Beri Akreditasi Biro Haji dan Tangani ONH Plus

Cegah Penipuan, Pemerintah Diminta Beri Akreditasi Biro Haji dan Tangani ONH Plus
tribunjateng/dok
FOTO DOKUMEN jemaah haji Jawa Tengah 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Abu Hapsin Umar, meminta pemerintah memberikan akreditasi kepada biro perjalanan haji dan umrah. Kebijakan itu diharapkan menekan kasus-kasus dugaan penipuan yang dialami calon jamaah haji plus dan nonkuota.

"Pemerintah harus memberi akreditasi. Ini untuk memastikan bahwa biro haji itu memang kredibel. Satu di antaranya biro itu harus mempunyai kantor perwakilan di Arab Saudi," kata Abu Hapsin ke Tribun Jateng, Senin (25/4).

Biro perjalanan haji juga diharapkan mempunyai jaringan yang kuat di Arab Saudi. Diantaranya dibuktikan dengan adanya MoU atau kesepakatan kerja sama dengan sejumlah lembaga di Arab Saudi.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, prihatin dengan permasalahan tentang haji yang selalu muncul, baik haji reguler ataupun haji plus dan nonkuota. Menurutnya, hal itu menunjukkan banyak orang yang berkepentingan di arena haji. "Jika sudah seperti ini jelas bahwa banyak orang berkepentingan di arena haji, memprihatinkan," katanya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa haji plus nonkuota bisa mempercepat keberangkatan haji. Namun ketidaktransparanan haji plus nonkuota menjadi masalah tersendiri.

Tafsir berpendapat, Komisi Pengawasan Haji harus lebih berdaya menghadapi masalah ini. Ia mengatakan sebaiknya tidak perlu ada jalur khusus haji seperti ini. "Transparansi penyelenggaraan haji harus banyak diekspos. Selain itu, masyarakat juga menjalankan fungsi kontrol," tandasnya.

Ia mengatakan haji nonkuota jelas memiliki potensi dan peluang manipulatif. Jika memang tetap diadakan, jumlahnya harus dibatasi dan harus jelas dan transparan peruntukannya.

Terpisah, Ombudsman ‎mendorong pemerintah juga menangani haji plus (ONH Plus) dan haji nonkuota. Tidak seperti selama ini yang hanya dikelola swasta. "Kita dorong pemerintah ambil kendali. Kuota tiap tahun diumumkan sehingga muncul akuntabilitas publik," kata Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Achmad Zaid, kemarin.

Zaid menerangkan pihaknya hanya bisa mengawasi penyelanggaraan haji reguler karena sudah ditangani pemerintah. (tribunjateng/cetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved