Ternyata Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Jateng Jauh Di Bawah Nasional

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di Jateng, baru mencapai 74 persen. Sementara, APK tingkat nasional sudah mencapai 82 persen. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Nur Hadi Amiyanto.

"Artinya, dari 100 anak usia 16-18 tahun yang seharusnya bersekolah di tingkat SMA atau sederajat, baru 74 orang yang mengenyam pendidikan, 26 lainnya wassalam," ucapnya, di sela-sela distribusi naskah soal UN tingkat SMP dan sederajat, di PT. Pura Barutama, Kudus, kemarin.

Menurut dia, masih rendahnya APK tingkat SMA ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya karena kemiskinan, sehingga anak atau orangtua memilih tak melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, usai tamat dari SMP atau yang sederajat.

Di samping itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta daya tampung sekolah terdekat juga turut mempengaruhi. "Misalnya, karena untuk sekolah ke tingkat SMA atau sederajat jauh, maka kemudian tak melanjutkan. Terlebih bagi mereka yang kurang menyadari pentingnya arti pendidikan," sambung dia.

Oleh karena itu, papar dia, guna pemerataan terhadap akses pendidikan, maka pemerintah terbuka untuk pendirian sekolah swasta. Tentunya, dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
"Sekolah swasta didirikan untuk membantu pemerintah, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Maka dari itu, salah satu syaratnya adalah atas nama yayasan, tak boleh atas nama pribadi," tuturnya.

Ditambahkan, dalam waktu dekat ini pemerintah provinsi berencana menambah keberadaan SMK Jateng, yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Menurut dia, setidaknya akan ada lima SMK Jateng baru, yang akan didirikan.

"Di Pati sudah ada, dan animo masyarakat terhadap sekolah ini cukup bagus. Rencananya akan didirikan lagi, dua di Semarang, dua di Cilacap, dan satu lagi di Purbalingga," imbuh Nur Hadi.
Disinggung mengenai jumlah pasti, berapa anak usia sekolah tingkat SMA dan sederajat di Jateng, Nur Hadi mengaku tak hafal secara rinci. "Untuk siswa SMA di Jateng saja mencapai satu juta lebih, penduduk Jateng ini termasuk yang terbesar," katanya.

Dia yakin, dengan diambilalihnya pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan sederajat oleh pemerintah provinsi, akan terjadi pemerataan pendidikan yang lebih baik. "Sehingga, ke depan APK akan terdongkrak secara signifikan," harapnya.

Sebagaimana diketahui, per Januari 2017, pemerintah provinsi akan mengambilalih kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan yang sederajat. Pengambialihan ini sejalan dengan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bupati Kudus, Musthofa, mengatakan karena pengambilalihan kewenangan pengelolaan SMAN dan sederajat oleh pemerintah provinsi adalah amanat undang-undang, maka pihaknya legowo. "Selama ini, kita telah mengantarkan beberapa sekolah di Kudus menjadi sekolah unggulan, dan menjadi ikon di bidangnya. Kami berharap, ke depan dengan dikelola oleh provinsi akan menjadi lebih baik lagi," tuturnya, belum lama ini. (*)