Negara dan Arah Pembangunan Humanistik

Sedih bercampur marah melihat penggusuran atas warga Luar Batang yang dibarengi dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat

Negara dan Arah Pembangunan Humanistik
Ist
Peneliti Sosial-Politik, Pusat Studi Pancasila UGM, Agung SS Widodo, MA. 

Oleh: Agung SS Widodo, MA

Peneliti Sosial-Politik, Pusat Studi Pancasila UGM

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sedih bercampur marah melihat penggusuran atas warga Luar Batang yang dibarengi dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat setempat beberapa waktu yang lalu. Sepertinya pemandangan seperti ini terus saja menghiasi setiap aksi relokasi warga masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jalan kekerasan seolah-olah menjadi senjata pamungkas untuk menegakkan aturan atau kebijakan. Bangsa ini pelan tapi pasti telah kehilangan nuraninya, pemerintah sebagai simbol negara dalam menjalankan kebijakannya seharusnya mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan mekanisme dialogis.

Laporan Keterangan Pertangungjawaban Program Pembangunan Daerah Tahun 2015 Gubernur, Bupati, dan walikota sudah disampaikan ke publik, pun bersamaan dengan hal tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016-2021 sedang dibahas untuk dimatangkan. Hal ini tentunya menjadi kesempatan yang baik bagi publik untuk mengevaluasi dan mengkritisi program-program pembangunan yang dilakukan oleh setiap pemda agar benar-benar pro rakyat.

Jamak kita sadari bahwa realitas pembangunan saat ini tidak serta merta berpijak pada konsep partisipatif, hal ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya perencanaan tata ruang dan wilayah yang dalam pelaksanaannya justru menabrak batas-batas kemanusiaan, seperti salah salah satunya yang dialami oleh warga luar batang, Jakarta. Sudah kita pahami bersama bahwa arah maupun konsep pembangunan saat ini tidak lagi bersifat top-down, dimana pemerintah melakukan monopoli atas ide, gagasan, maupun action plan dalam melakukan pembangunan negara. Namun, konsep pembangunan sudah mengarah dengan apa yang disebut pembangunan berbasis masyarakat (developing based on community). Secara empirik banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih mampu mengidentifikasi, menilai, dan memformulasikan permasalahan baik secara fisik, sosio-kultural, ekonomi, dan kesehatan lingkungan (Siswanto, 1997).

Pembangunan Humanistik

Keberadaan paradigma pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan secara langsung akan mendorong mereka untuk secara suka rela memberikan kontribusi kerjanya baik pikiran, tenaga, dan biaya. Soetrisno (1995) secara lugas memaparkan partisipasi merupakan bentuk kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Peristiwa penggusuran warga luar Batang seharusnya tidak perlu terjadi jika setiap stakeholder maupun masyarakat bisa berdialog dan menyamakan visi. Memang dalam setiap pembangunan pasti ada yang dikorbankan, jer basuki mawa bea. Akan tetapi, sudah menjadi tugas pemerintah untuk meminimalisir efek mudharatnya bagi masyarakat, dengan kata lain jangan sampai kepentingan masyarakat dikorbankan. Preseden penggurusan yang terjadi di Jakarta maupun beberapa tempat lain harus menjadi pelajaran bersama, bahwa kekerasan atau anarkhisme bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, justru sebaliknya jika tidak tertangani dengan baik akan semakin memicu muncul masalah-masalah sosial lainnya.

Pendekatan pembangunan yang bersifat top-down dan berorentasi keseragaman (simetris) hanya akan memarginalkan masyarakat. Dan ini yang dialami oleh warga luar batang, sangat menyedihkan memang. Jelas ini wujud marginalisasi kelas sosial bawah yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pola kebijakan seperti ini menurut Soetomo (2011) sebagai pola kebijakan social exclusion dimana jika masih saja dibiarkan akan menjadi penyebab kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Adapun solusi dari perspektif tersebut yakni menggantinya dengan perspektif social inclusion.

Jamak harus kita sdari bersama bahwa tata kelola pembangunan yang diwujudkan dalam grand design rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW) merupakan kunci bagi proses pembangunan wilayah dikemudian hari. Pemerintah dalam konteks ini harus menggandeng seluruh elemen masyarakat dalam merencankan dan melaksanakannya, dengan begitu arah pembangunan akan dikontrol serta dievaluasi secara bersama-sama, pun jika nantinya ada persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan hak warga masyarakat dapat diselesaikan secara dialogis tanpa perlu ada yang dikorbankan.

Pembangunan tidak lain merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus dibaca dalam kerangka multidimensional, artinya negara harus mengedepankan social inclusion dalam merencanakan pembangunan agar arah pembangunan yang diciptakan mampu menjawab tantangan jaman di satu sisi dan menjadi solusi bagi perubahan sosio kultural di masyarakat, dimana perubahan tersebut tidak lain sebagai dampak dari globalisasi pembangunan. (Tribun Jateng Cetak)

Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved