Sembilan Mantan Anggota Panggar DPRD Boyolali Didakwa Merugikan Negara Rp 3,23 Miliar

Sembilan Mantan Anggota Panggar DPRD Boyolali Didakwa Merugikan Negara Rp 3,23 Miliar

Sembilan Mantan Anggota Panggar DPRD Boyolali Didakwa Merugikan Negara Rp 3,23 Miliar
tribunjateng/m zainal arifin
SIDANG PERDANA- Sembilan mantan anggota DPRD Boyolali periode 1999-2004 usai sidang dakwaan, Senin 16 Mei 2016 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sembilan mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (16/5/2016). Sembilan mantan dewan tersebut dimejahijaukan terkait penganggaran beberapa kegiatan saat mereka jadi anggota panitia anggaran (Panggar) DPRD.

‎Kesembilan terdakwa yaitu Sururi, Sumarsono Hadi, Tjipto Haryono, Y Sriyadi, Suwardi, Saifudin Aziz, Ada Nur Mujtahid, Anshor Budiyono, dan Muh Amin Wahyudi. Selaku anggota Panggar, mereka didakwa telah merugikan keuangan sebesar Rp 3,23 miliar.

"Para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,23 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah," kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Boyolali, Agus Robani, dalam dakwaannya.

Agus menjelaskan, kesembilan anggota Panggar tersebut bersama dengan mantan Ketua DPRD Miyono, mantan Wakil Ketua DP‎RD Subakir dan Bupati Boyolali periode 1999-2004 Djaka Srijanto, telah menganggarkan keuangan negara yang berlawanan dengan ketentuan.

Anggaran itu untuk enam pos kegiatan. Yaitu tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), tunjangan kesejahteraan, penghargaan purna bakti, perjalanan dinas tetap, belanja penunjang operasional pimpinan (BPOP) DPRD, dan tunjangan kesehatan (asuransi).

"Perbuatan para terdakwa dilakukan mulai Januari 2002 sampai Desember 2004. Atau setidaknya antara 2002 sampai dengan 2004," jelasnya.

‎Ia menuturkan, sebagai Panggar tidak seharusnya menganggarkan TPP untuk anggota DPRD. Karena ketentuan mengenai TPP bagi PNS sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan sejak Januari 2001 sebagaimana diatur PP Nomor 37 Tahun 2001. Dari anggaran yang dikeluarkan diketahui merugikan keuangan Rp 298,1 juta.

Tunjangan kesejahteraan, katanya, juga tidak seharusnya dianggarkan dan dibayarkan. Hal itu karena pimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan, ‎kendaraan dinas dan pemeliharaan, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas.

‎"Dari tunjangan kesejahteraan ini diketahui merugikan negara Rp 1,13 miliar. Dimana jumlah tersebut dihitung dari penerimaan setiap anggota DPRD dengan jumlah antara Rp 8,4 juta sampai Rp 25,2 juta," jelasnya.

Selain itu, Panggar juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,125 miliar untuk penghargaan purna bakti anggota DPRD. Anggota DPRD Boyolali yang berjumlah 45 orang, menerima Rp 25 juta tiap orangnya. Padahal, APBD 2004 saat itu belum disahkan dan di dalamnya ‎tidak mencantumkan anggaran penghargaan purna bakti.

‎Demikian juga terkait Perjalanan dinas tetap, BPOP DPRD dan Klaim Asuransi. Semua pos anggaran telah bertentangan dengan peraturan di atasnya dan menjadikan dobel anggaran.

"Kerugian perjalanan dinas tetap sebesar Rp 534 juta, BPOP sebesar Rp 111,9 juta dan tunjangan kesehatan sebesar Rp 27,7 juta. Total kerugian negara mencapai Rp 3,23 miliar," tandasnya.

Atas perbuatan para terdakwa, jaksa Agus menjerat pasal subsidairitas. Primair, melanggar pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Subsidair, melanggar Pasal 3 pada UU yang sama.

Penulis: m zaenal arifin
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved