Breaking News:

Ricuh Penggusuran PT KAI

VIDEO Mengharukan, Warga Kebonharjo Bongkar Sendiri Rumahnya

VIDEO Mengharukan, Warga Kebonharjo Bongkar Sendiri Rumahnya

Penulis: M Syofri Kurniawan | Editor: iswidodo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Sejumlah warga Kebonharjo membongkar sendiri rumahnya sesuai kesepakatan yang telah dicapai antara Pemkot Semarang, Polrestabes, PT KAI dan perwakilan warga setempat.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi meninjau langsung proses pembongkaran tersebut. "Rumah sudah kosong, tapi karena keterbatasan tenaga warga memohon bantuan Pemkot Semarang melalui Satpol PP untuk membantu pembongkaran," kata Supriyadi, Kamis 26 Mei 2016.

Supriyadi mengatakan DPRD Kota Semarang akan terus berupaya mediasi dengan PT KAI untuk memberikan tali asih dan ganti untung bagi warga. "Harus ada tali asih bagi warga yang tidak bersertifikat dan ganti untung bagi warga yang memiliki sertifikat hak milik. Mereka layak mendapatkan haknya tidak diganti Rp 250 ribu per meter. PT KAI bisa menunjuk tim apraisal. Jangan ada arogansi PT KAI lagi dengan mengerahkan aparat kepolisian sebelum ada ketetapan hukum dari pengadilan," ujarnya.

Sebanyak 26 pengacara Ikatan Advokasi Indonesia (IKADIN) Kota Semarang menyatakan menjadi pendamping warga Kebonharjo.

VIDEO BONGKAR RUMAH SENDIRI

Supriyadi mengatakan pihaknya meminta pengacara se-Kota Semarang untuk tergabung dalam satu tim. "Tidak hanya Ikadin, ada Peradi dan lain-lain termasuk pengacara perorangan bisa tergabung dalam satu tim pembela tanah Kebonharjo. Semua elemen mari tergabung untuk pengabdian memperjuangkan hak-hak warga. Jadi tidak ada nama lembaga Ikadin, Peradi dan sebagainya mengatasnamakan warga Kebonharjo. Semua ini tergabung tim pembela tanah kebonharjo yang diketuai Budi Sekoriyanto," ujarnya, Kamis (26/5).

Terkait pembongkaran rumah warga, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pihaknya sudah berkomunimasi dengan warga untuk membongkar sendiri rumahnya.
"Warga siap bongkar sendiri rumahnya," katanya.

Manager humas PT KAI Daop IV, Gatut Sutiyatmoko, mengatakan, sesuai kesepakatan pasca eksekusi hari pertama (19/5), 17 bangunan yang tidak bersertifikat akan dibongkar pemiliknya dalam waktu satu minggu. (tribunjateng/m sofri kurniawan/lyz/gpe)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved